Surabaya, NU Online Jatim

Pemerintah, melalui Kementerian Agama, BP Haji, dan BPKH, bersama Komisi VIII DPR, akhirnya menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp89,4 juta. Dari total tersebut, Rp55,4 juta atau 62% menjadi tanggungan jemaah (Bipih), dengan penurunan sekitar Rp600 ribu per orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sisanya, sebesar Rp33,9 juta (38%), dibiayai dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Secara keseluruhan, biaya haji tahun ini turun hampir Rp4 juta dibandingkan tahun lalu.

 

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menyebutkan bahwa efisiensi ini menghasilkan penghematan hingga Rp1,3 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, yang sedikit meringankan tekanan terhadap keberlanjutan keuangan haji. Penurunan biaya ini disambut positif oleh masyarakat dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya efisiensi, terutama di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit. Sebelumnya, publik sempat terkejut dengan usulan biaya awal dari Kemenag yang berada di kisaran Rp93 juta, hampir setara dengan tahun lalu.

"BPIH pada tahun ini terbilang cukup moderat karena dengan mengompromikan aspirasi penurunan biaya bagi jamaah haji yang akan berangkat, sekaligus bisa menekan subsidi nilai manfaat yang di dalamnya ada hak 5,4 juta jamaah haji tunggu meskipun masih belum ideal," ujar Mustolih dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025) di Jakarta.

Sejumlah langkah efesiensi terhadap beberapa layanan antara lain penerbangan, pelayanan jamaah di tanah air, akomodasi di Makkah dan sebagaimanya.

"Tantangannya adalah apakah dengan turunnya biaya haji nantinya layanan akan tetap baik atau menurun? Apalagi petugas pada tahun ini berkurang 50% dari semula 4.200 menjadi 1.200 an orang," ungkap Mustolih.

Menteri Agama menjanjikan meski ada banyak efesiensi, layanan akan tetap berjalan maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut Mustolih, hal itu tentu tidak bisa dijawab saat ini, tapi akan dibuktikan nanti pada waktunya saat jamaah sudah mulai diberangkatkan ke tanah suci dan ujian berbagai layanan serta fasilitas kepada jamaah yang sesungguhnya akan berlangsung pada masa puncak haji di Armuzna (Arafah, Mina dan Muzdalifah) yaitu saat wukuf, mabit, dan kegiatan di Jamarat tepatnya pada 9-13 Dzulhijjah.

"Apa yang telah dijanjikan Menag kita harapkan benar-benar terealisasi karena tahun 2025 ini merupakan pertaruhan besar penyelenggaraan ibadah haji," tegas Mustolih.

Untuk diketahui, tahun 2025 M/1446 H ini merupakan musim haji terakhir yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Mulai musim haji tahun depan akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo.

"Oleh sebab itu, tahun ini menjadi pertaruhan Kemenag, maka harus all out agar haji lancar, aman, dan sukses," tandas Mustolih.