Banser Jatim Desak Polisi Patroli Siber atas Maraknya Grup Gay Sidoarjo di Medsos

Surabaya, NU Online Jatim

Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jatim, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya kepolisian, melakukan patroli siber secara intensif menyikapi maraknya grup di media sosial yang mengatasnamakan komunitas gay di Kabupaten Sidoarjo.

 

Diketahui, sejumlah grup Facebook mengatasnamakan komunitas gay di Sidaorjo ditemukan aktif secara terbuka dan memiliki ribuan anggota, di antaranya grup “Gay Sidoarjo”, “Ojol Gay Sidoarjo”, dan “Gay Krian”.

 

Dari hasil penelusuran, grup “Gay Sidoarjo” memiliki lebih dari 1.900 anggota, sementara “Ojol Gay Sidoarjo” tercatat diikuti sekitar 5.500 akun. Sementara grup “Gay Krian” memiliki sekitar 200 anggota.

 

“Yang menjadi sorotan grup-grup ini bersifat publik dan dapat diakses bebas termasuk oleh anak-anak dan remaja,” ujar Kepala Satkorwil Banser Jatim, H Rizza Ali Faizin, dilansir ansorjatim.or.id, Sabtu (26/07/2025).

 

Dirinya menegaskan bahwa keberadaan grup virtual semacam ini tidak bisa dibiarkan. Menurutnya, fenomena ini juga mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat.

 

“Sidoarjo dikenal sebagai kota santri dan ramah anak. Jangan sampai grup-grup seperti ini merusak moral dan citra generasi muda,” ungkap Rizza.

 

Ia menyebutkan, aktivitas terbuka yang berpotensi menyimpang secara moral dan seksual harus segera dihentikan sebelum menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

 

“Kami mendorong kepolisian untuk bertindak cepat. Ini sudah masuk dalam kategori ancaman sosial yang perlu ditangani serius,” tegasnya.

 

Rizza mengatakan, Banser Jatim siap bekerja sama dengan APH dan Pemerintah Daerah untuk memantau aktivitas digital yang dinilai menyimpang dari norma sosial dan agama.

 

“Hal ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda dan anak di bawah umur,” katanya.

 

Mantan Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sidoarjo itu menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan melakukan tindakan anarkis atau main hakim sendiri dalam menangani kasus yang demikian.

 

“Kami tegaskan sikap kami adalah pencegahan dan edukasi. Tapi kami juga tidak akan diam jika moral bangsa terus dikikis oleh hal-hal semacam ini,” pungkasnya.