• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Jumat, 29 Maret 2024

Metropolis

Minim Perhatian, DPRD Surabaya Desak Percepatan Vaksinasi di Pesantren

Minim Perhatian, DPRD Surabaya Desak Percepatan Vaksinasi di Pesantren
Laila Mufidah, Wakil Ketua DPRD Surabaya. (Foto: Ist).
Laila Mufidah, Wakil Ketua DPRD Surabaya. (Foto: Ist).

Surabaya, NU Online Jatim

Lingkungan pondok pesantren sangat menantikan vaksinasi yang terus digalakkan oleh pemerintah. Hal tersebut untuk memperkuat daya tahan tubuh atau imun para kiai, ustadz, dan santri.

 

Namun demikian, perhatian secara khusus untuk pondok pesantren dalam hal ini dinilai belum signifikan. Hal ini memantik banyak kalangan bersuara. Salah satunya Laila Mufidah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

 

Laila mendesak vaksinasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di lingkungan pondok pesantren segera dilakukan percepatan.

 

"Saya mendesak Pemkot Surabaya untuk menyegerakan vaksinasi menyeluruh di setiap pesantren di Surabaya. Selama ini belum ada perhatian khusus soal vaksinasi untuk pesantren," katanya dilansir surabaya.tribunnews.com beberapa waktu lalu.

 

Bersamaan dengan lonjakan Covid-19, sejumlah santri pondok pesantren di Surabaya  terpapar. Situasi ini menjadi alarm kuat untuk tidak membiarkan klaster baru muncul di pesantren lainnya. Salah satu ikhtiar yang dapat dilakukan adalah vaksin, karena persebaran virus di pesantren rentan terjadi.

 

Sayang, menurut Laila, pesantren belum mendapat perhatian yang semestinya. Vaksinasi di lingkungan pondok belum juga dilakukan.

 

“Mestinya membagi jatah vaksin di wilayah tertentu, yang sebagian diperuntukkan untuk kalangan pesantren,” tegasnya.

 

Pihaknya menyebutkan, jika dirasa kekurangan tenaga kesehatan, pihak pesantren saja yang datang ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat, sesuai dengan kuota kecamatan.

 

"Misalnya untuk Kecamatan Wonokromo, pihak pesantren bisa datang ke Puskesmas. Santri dan gurunya bisa menyesuaikan dengan jadwal di Puskesmas," ungkap Laila.

 

Politisi perempuan tersebut mengaku akan mengupayakan untuk berkoordinasi langsung dengan Pemkot Surabaya, agar pesantren juga menjadi prioritas. Apalagi saat ini vaksin juga sudah menyasar masyarakat umum.

 

Di Surabaya sendiri banyak tersebar pondok pesantren di sejumlah wilayah. Ada puluhan pesantren dengan jumlah santri mencapai ribuan.

 

“Ini belum termasuk para guru ngajinya. Meski mereka bukan warga Surabaya sekalipun, sebaiknya mereka juga berhak atas vaksin tersebut,” pungkasnya.


Metropolis Terbaru