Surabaya, NU Online Jatim
H Asrorun Ni’am Sholeh, Sekretaris Panitia Steering Committee (SC) mengumumkan kabar terbaru kebijakan pengetatan mobilitas menejlang libur natal dan tahun baru 2021 yang diambil pemerintah, Selasa (16/11/2021).
“Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan akan ada pengetatan sebagai wujud langkah preventif agar tidak ada peningkatan pergerakan yang bisa berpotensi menaikkan angka Covid-19,” katanya.
Pengetatan tersebut akan dimulai pada 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Termasuk aktivitas masyarakat yang hendak berlibur, memanfaatkan momentum libur Natal dan Tahun Baru 2022.
“Oleh karena itu, Menko PMK menyampaikan kepada panitia Muktamar ke-34 NU agar melaksanakan kegiatan sebelum atau sesudah pengetatan,” terang Ni’am.
Terkait keputusan selanjutnya, Ni’am mengungkapkan jika hal itu adalah ranah rais aam, katib aam, ketua umum, dan sekjen untuk mengambil langkah terbaik.
“Kami menyampaikan kabar ini kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal PBNU H Ahmad Helmy Faishal Zaini. Karena posisi untuk kepentingan mengajukan dan atau menunda itu tidak dalam ranah panitia, baik OC maupun SC,” ungkapnya.
Namun, panitia sendiri telah berkoordinasi untuk merespons kebijakan pemerintah tersebut dengan terus melakukan pertimbangan apakah dimajukan atau mundur.
“Jika pelaksanaannya maju, persiapan infrastruktur Aula Mukatamr harus dikebut. Sementara untuk materi, kami akan terus memastikan dan mempercepat seluruh persiapannya agar tidak mengurangi kualitas muktamar,” ujarnya.
