Wakil Ketua DPR RI Usul Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

Surabaya, NU Online Jatim

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang terpisah dari Kementerian Agama. Usulan ini muncul lantaran persoalan penyelenggaraan ibadah haji dianggap terus berulang dari tahun ke tahun.

“Kita tahu bahwa haji dan umrah ini kan selalu bermasalah. Dari zaman dahulu sampai sekarang, ada saja masalahnya,” ujar Adies dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Menurutnya, berbagai persoalan mulai dari akomodasi, transportasi, hingga pelayanan konsumsi jamaah kerap menjadi sorotan publik. Ia menyinggung temuan khusus tim pemeriksa haji tahun lalu yang mengungkap banyak carut-marut dalam layanan haji, termasuk hingga berujung pada penanganan hukum oleh KPK.

“Yang paling terakhir kan beberapa saat lalu, ada temuan tim khusus haji terkait banyaknya carut-marut pelayanan. Baik itu sarikah, makanannya, transportnya, dan lain sebagainya. Itu kan juga masalah,” jelasnya.

Karena itu, Adies berpandangan perlu ada lembaga khusus yang mengawal secara penuh urusan haji dan umrah. Dengan jumlah jamaah haji Indonesia yang terbesar di dunia, ia menilai sudah wajar jika pemerintah membentuk kementerian tersendiri.

“Pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri. Yang khusus mengawal dan mengawasi jamaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh dunia,” tegas politikus Partai Golkar ini.

Terkait teknis kelembagaan, ia menyebut kemungkinan sebagian kewenangan Direktorat Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama bisa ditarik dan digabung ke kementerian baru. Dengan begitu, layanan bisa lebih fokus dan terstruktur hingga ke tingkat daerah.

"Nanti kita lihat saja seperti apa teknisnya. Kalau jadi kementerian, berarti ada kemungkinan dirjen-dirjen yang di Kemenag ditarik ke BP Haji. Kemungkinan itu ada, tetapi ini kan nanti melalui pembahasan," tambahnya.

Adies menekankan, pembahasan soal gagasan kementerian baru sepenuhnya berada di tangan pemerintah. DPR, menurutnya, siap untuk membahas jika usulan itu resmi diajukan.