Malang, NU Online Jatim

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil mengapresiasi program inklusi pencegahan perkawinan anak yang diinisiasi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Kabupaten Malang. Acara yang dikemas dalam Joint Monitoring Field Visit ini diadakan di salah satu desa percontohan di Balai Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Rabu (25/09/2024).

 

Gus Ulil menyebutkan bahwa pencegahan perkawinan anak merupakan sebuah konsen dan bentuk keprihatinan Nahdlatul Ulama terhadap fenomena yang marak terjadi tersebut, utamanya di desa-desa.

 

"Mencegah perkawinan pada anak merupakan bagian dari salah satu tujuan agama, di antaranya mengusahakan kemaslahatan dan menghindari dampak bahayanya," ujarnya.

 

Cendikiawan Muslim founder Ghazalia College ini menjelaskan, persoalan pernikahan anak memang membawa beberapa manfaat, seperti mencegah pergaulan bebas. Namun dampak negatifnya lebih besar dan fatal dibandingkan manfaatnya.

 

"Apabila dibiarkan maka ini menjadi ancaman berbahaya menyambut Indonesia Emas yang diharapkan pemerintah," tegas pria kelahiran Kabupaten Pati, Jawa Tengah itu.

 

Sementara Ketua Program Inklusi Lakpesdam NU Kabupaten Malang, Umi Khorirotin Nasihah menyebutkan bahwa saat ini sudah ada empat desa di Kabupaten Malang sebagai desa percontohan. Yakni, Desa Dengkol Kecamatan Singosari, Desa Srigading Kecamatan Lawang, Desa Sumberputih Kecamatan Wajak, dan Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo.

 

“Empat desa percontohan tersebut diharapkan menjadi lilin untuk desa sekitarnya dalam hal pencegahan perkawinan anak,” ungkapnya.

 

Sejauh ini, lanjut Umi, pihaknya sudah mengimplementasikan lima strategi untuk menjalankan program, di antaranya optimalisasi kapasitas anak, yang terdiri dari peningkatan penguatan pengetahuan siswa.

 

Selain itu, pihaknya juga berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung seperti kampanye ke kelompok masyarakat desa, karena memiliki massa, forum anak desa kemudian ketiga adalah menciptakan aksesibilitas perluasan layanan, dan penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

 

"Pihak eksekutor program inklusi juga telah bekerja sama dengan beberapa pihak penting masyarakat, ke depannya tentu besar harap jangkauan semakin luas sehingga semua desa dapat terjangkau program urgent tersebut," pungkasnya.