Surabaya, NU Online Jatim

Presiden Joko Widodo menilai kebijakan pembatasan berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau PPKM Level 4 PPKM dijalankan dengan penyesuaian aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah.

Hal itu tampak dari angka kematian yang tercatat hingga kini masih tinggi, dengan total sebanyak 97.291 orang. Setelah adanya penambahan angka kematian di 24 jam terakhir yang totalnya 1.568.

 

"Oleh karena itu, dengan melihat beberapa perkembangan indikator kasus pada minggu ini. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Level 4 dari tanggal 3 sampai 9 Agustus 2021," kata Presiden melalui siaran langsung Sekretariat Presiden, Senin (02/08/2021) malam dilansir NU Online.  

 

Presiden menjelaskan, perpanjangan itu diberlakukan di beberapa Kabupaten dan Kota tertentu dengan penyesuaian aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing.

 

Kemudian, untuk meringankan beban akibat pembatasan aktivitas sosial ekonomi, maka pemerintah berupaya mendorong percepatan penyalurannya kepada masyarakat terdampak.   

 

"Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan BLT Desa, Bantuan untuk usaha kecil PKL dan warung, subsidi upah sudah mulai berjalan dan program Banpres produktif usaha mikro sudah mulai diluncurkan pada 30 Juli yang lalu," jelasnya.  

 

Ditegaskannya, kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, percepatan vaksinasi, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan perekonomian. Kedua, penerapan 3M yang dimasifkan di seluruh wilayah masyarakat.   

 

 

"Ketiga, kegiatan testing, tracing, isolasi dan treatmen secara massif. Termasuk menjaga BOR penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen," pungkasnya.