Sumenep, NU Online Jatim
Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin, mendapat dukungan dari semua lapisan. Salah satunya datang dari Pengurus Cabang (PC) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Sumenep.
Marto selaku Ketua LPBHNU Sumenep mengatakan, sebagai negara hukum, hal yang paling ideal dalam pemberantasan korupsi adalah selain melakukan tindakan pencegahan, juga melakukan penindakan hukum dengan tegas, supaya ada efek jera bagi pelaku korupsi.
"Jika perlu rampas semua aset yang dimilikinya. Sedangkan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan harus jadi garda depan dalam melakukan penindakan korupsi," ujarnya saat dikonfirmasi NU Online Jatim, Sabtu (10/12/2022).
Dalam proses hukum, lanjutnya, penegak hukum harus melakukannya dengan transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi agar publik juga terlibat dalam mengawasi proses hukum tersebut.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan pada KPK saja, sebab di tingkat kabupaten dan provinsi terkadang terjadi perilaku koruptsi tersebut. Itu terlihat dengan jelas, di mana orang yang ditetapkan sabagai tersangka oleh KPK adalah banyak dari kalangan pejabat di tingkat daerah," ungkapnya.
Lebih lanjut, untuk mencegah prilaku korupsi, ia berharap pada lembaga pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Selain itu publik juga terus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Dijelaskan oleh Marto, ada beberapa faktor seseorang itu berperilaku korupsi. Di antaranya adalah faktor serakah, kebutuhan gaya hidup, dan yang paling dominan adalah faktor adanya kesempatan.
"Hentikan perilaku korupsi karena merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," tandasnya.
