Surabaya, NU Online Jatim
Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal Lebaran 2024 melalui surat Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2024 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1445 Hijriah.
"Di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1445 H jatuh pada Rabu Pahing, 10 April 2024 M," demikian tercantum pada maklumat yang dirilis pada tanggal 12 Januari 2024 tersebut dikutip dari detik.com.
Maklumat tersebut ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir dan Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti.
Prediksi BRIN
Hal ini berbeda dengan pemerintah dan NU yang masih menunggu sidang isbat untuk menentukan tanggal Lebaran 2024. Kendati demikian, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaludin mengungkapkan kemungkinan Hari Raya Idul Fitri tahun ini serentak antara tanggal yang ditetapkan pemerintah dan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah atau NU.
Ia mengatakan, posisi bulan di wilayah Indonesia pada 9 April 2024 (29 Ramadhan 1445 H) sudah cukup tinggi, lebih dari 6 derajat dan elongasi sekitar 8 derajat. Faktor itu secara hitung-hitungan sudah memenuhi kriteria MABIMS, yakni minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
"Saat Sidang Isbat tanggal 9 April 2024 akan diputuskan bahwa Idul Fitri jatuh pada 10 April 2024. Itu sama dengan kriteria wujudul hilal yang sudah dilakukan salah satu ormas, sehingga nanti Idul Fitri akan seragam tanggal 10 April 2024," kata Thomas dikutip dari Liputan6.
Prediksi PWNU Jatim
Selaras dengan itu, Hakim Jayli, Wakil Sekretaris PWNU Jatim menyebut, kemungkinan Idul Fitri 2024 kali ini akan dirayakan secara bersamaan dengan ormas Islam lainnya seperti Muhammadiyah.
"Artinya kalau hilal terlihat, maka kemungkinan Lebaran akan bersamaan dengan Muhammadiyah yang sudah menetapkan 1 Syawal pada Rabu 10 April 2024," katanya.
Menurutnya, semua tergantung dari terlihatnya hilal. "Apa ada kemungkinan Idul Fitri tidak tanggal 10 April? Ada kalau seluruh Indonesia mendung dan tidak melihat hilal. Betapa pentingnya sidang isbat pemerintah. Hanya pemerintah yang berhak memutuskan," jelasnya.
