Surabaya, NU Online Jatim
Sejumlah kebijakan Menteri Agama RI, mendapatkan perhatian dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Tidak jarang yang dianggap kurang pas diterapkan di Tanah Air. Yang terakhir adalah rencana melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program peningkatan kerukunan umat beragama.
Padahal, terkait hal ini seharusnya bukan lagi domain tentara untuk turut berperan. Justru keberadaannya dapat memperkeruh keadaan. Toh, dengan memanfaatkan warga sipil, suasana kondusif sudah dapat dirasakan hingga kini.
Pandangan ini disampaikan KH Abdussalam Sochib ketika diminta konfirmasi terkait rencana Menteri Agama RI. Bahwa Menteri Agama akan melibatkan tentara dalam upaya menjaga kerukunan antarumat beragama di Papua.
"Ya mestinya kurang tepat ya. Urusannya orang beragama itu kan urusannya orang sipil. Yang penting itu kan kesadaran bersama. Dan kesadaran itu kan harusnya tumbuh dari nurani bukan atas intimidasi," kata Gus Salam, sapaan akrabnya, Rabu (8/7).
Wakil Ketua PWNU Jawa Timur tersebut menjelaskan bahwa peningkatan kerukunan umat beragama bisa diwujudkan dengan membangun civil society yang kuat. Ia kemudian memberikan contoh apa yang pernah dilakukan oleh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam membangun kesadaran umat beragama semasa hidupnya.
"Ya membangun civil society yang kuat saja. Seperti dulu yang patut kita teladani katakan Gus Dur. Beliau ini kan dalam membangun kesadaran antarumat beragama ini kan mengutamakan kesadaran beragama bahwa negara ini dibangun dan diperjuangkan bersama-sama," tutur Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang tersebut.
Menurut Gus Salam, meski Menag membantah tidak melibatkan TNI dan hanya mencari informasi untuk program keagamaan di Papua, namun hal itu tetap dianggap kurang tepat. Lagi-lagi, Gus Salam menyarankan agar meneladani Gus Dur dalam merangkul orang-orang di Papua.
"Kita ambil pelajaran perubahan nama Irian ke Papua yang dilakukan oleh Gus Dur dan kemudian menjadi kebanggaan orang Papua. Dan bahkan menurunkan tensi keinginan untuk merdeka para saudara kita di Papua, itu bukan hasil kerja di dalam mempresure, menekan atau mengintimidasi. Tapi lebih menghargai kebudayaan yang ada," urainya.
Di akhir paparannya, Gus Salam berharap semua pihak untuk menghargai kebudayaan dan kearifan lokal yang ada. Pendekatan militerstik, hendaknya tidak dilakukan kecuali suasana sangat mendesak.
“Jadi, bagaimana cara menghargai kebudayaan mereka, memanusiakan mereka. Menurut saya ini lebih penting daripada melibatkan militer yang mungkin kesannya menakut-nakuti," pungkas Gus Salam.
Diolah dari: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5085721/pelibatan-tni-soal-kerukunan-beragama-pwnu-jatim-itu-urusan-orang-sipil
Editor: Syaifullah
