Surabaya, NU Online Jatim
Legislator DPRD Provinsi Jatim meminta pemerintah mencabut aturan syarat vaksin meningitis bagi calon jamaah umrah maupun haji. Apalagi stok vaksin meningitis di sejumlah daerah mengalami kelangkaan.
"Kami meminta pemerintah mencabut aturan vaksin meningitis bagi jemaah umrah. Aturan tersebut secara tidak langsung menghambat jemaah yang akan berangkat menunaikan ibadah umrah," kata Fauzan Fuadi Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, dikutip detikcom, Jumat (30/09/2022).
Politikus asal Dapil Jatim XII Tuban-Bojonegoro ini menceritakan pengalaman Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang divaksinasi meningitis di Arab Saudi saat menjalankan ibadah umarh.
"Gubernur Khofifah dalam testimoninya pernah cerita bahwa beliau pernah berangkat umrah, vaksin meningitisnya malah di Jeddah, Arab Saudi," ungkapnya.
Fauzan menilai, saat ini masyarakat Indonesia sudah sangat merindukan Tanah Suci. Umrah menjadi salah satu jalan masyarakat berangkat ke Tanah Suci di tengah lamanya antrean haji.
"Di tengah antrean panjang melaksanakan ibadah haji, seharusnya umrah dipermudah. Jangan mengada-ada dalam membuat aturan," tegasnya.
Fauzan menyatakan, pihak Kerajaan Arab Saudi tidak mengatur terkait vaksin meningitis harus 10 hari sebelum masuk Tanah Suci.
"Kenapa Indonesia malah menerapkannya? Kasihan jemaah umrah, hampir dua tahun ibadah umrah ditutup. Wajar bila sekarang animo pergi umrah meningkat pascapandemi COVID-19," ungkapnya.
Sebelumnya, sejumlah calon jamaah umrah di Surabaya dikabarkan batal berangkat ke tanah suci Mekkah karena belum disuntik vaksin maningitis. Hal ini terjadi karena ketersediaan vaksin maningitis yang menjadi syarat masuk ke Saudi Arabia itu menipis.
