Gresik, NU Online Jatim
Setiap pengajar dan tenaga kependidikan memiliki risiko selama beraktivitas. Karenanya, mereka butuh perlindungan agar bisa berkhidmat dengan aman dan nyaman.
Menjawab kebutuhan tersebut, para guru dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama Gresik melakukan kerja sama dengan BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“BPJS Kekenagakerjaan merupakan sebuah badan hukum publik yang bertujuan untuk memberi perlindungan kepada seluruh tenaga kerja Indonesia dari risiko sosial,” kata Jazuli, Selasa (15/9/2020).
Karena itu keberadaannya dipilih oleh PC LP Ma’arif NU Gresik sebagai tindak lanjut dari sejumlah pertemuan sebelumnya.
“Terakhir saat sosialisasi dengan kepala sekolah se-Kabupaten Gresik di Kota Batu awal tahun kemarin,” jelasnya.
Dengan adanya kerja sama tersebut ini diharapkan agar pemangku kebijakan di LP Ma’arif NU untuk mendaftarkan para pendidik dan tenaga kependidikan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Disampaikannya bahwa banyak keuntungan yang didapatkan apabila sudah menjadi peserta ketenagakerjaan dengan iuran yang murah dan akan mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan dan kesejahteraan.
“Yang mana pemerintah di masa pandemi ini akan memberikan bantuan 600 ribu per bulan dengan catatan termasuk peserta ketenagakerjaan,” jelasnya.
Pertemuan sekaligus kerja sama tersebut antara PC LP Ma’arif NU dengan BPJS Ketenagakerjaan berlangsung Hotel Pesonna, jalan Panglima Sudirman Gresik.
Disampaikan Jazuli bahwa dukungan dan rencana program BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu kepada pendidik dan kependidikan.
Dia juga menghimbau dan mengajak kepada semua lembaga di lingkungan PC LP Maarif NU Kabupaten Gresik secepatnya segera mendaftar diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Sampai saat ini masih ada 74 lembaga di bawah PC LP Ma’arif NU Gresik yang sudah terdaftar,” terangnya.
Ahmad Fauzi dari BPJS Gresik menjelaskan bahwa dengan mendaftarkan, maka jaminan kesehatan dan kesejahteraan akan diterima peserta, salah satunya program Jaminan Hari Tua atau JHT.
“Peserta juga mendapatkan Bangunan Sosial Usaha atau BSU yang dikucurkan pemerintah pusat perbulan Rp600 ribu,” katanya.
Editor: Syaifullah
