Surabaya, NU Online Jatim
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI mengumumkan larangan mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021 mendatang untuk seluruh masyarakat. Keputusan ini dikeluarkan melalui rapat Menteri, Jumat (26/03/2021). Keputusan ini tentu menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah KH Marzuki Mustamar, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Ia meminta agar pemerintah tidak kaku dalam menerapkan larangan mudik.
“Tujuan orang mudik itu bermacam-macam, ada yang anggota keluarganya sakit, ada masalah, dan lain sebagainya. Jadi tidak serta merta mudik hanya untuk perayaan dan senang-senang saja. Oleh karena itu, kami meminta agar pemerintah tidak terlalu kaku,” katanya, Jumat (26/03/2021).
Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Malang ini, penerapan larang mudik bisa kondisional. Artinya aparat keamanan mengecek tujuan dari pemudik tersebut.
“Penerapan larangan mudik ini bisa kondisional, dengan menanyakan apa tujuan pemudik untuk pulang ke kampung halaman tersebut. Jika kebutuhannya mendesak tolong diberikan izin untuk mudik,”
Kiai Marzuki juga berharap agar pemerintah bisa mengayomi masyarakatnya agar tidak mengambil kebijakan yang lantas bisa menimbulkan gejolak sosial.
“Jika terlalu ditekan bisa timbul gejolak sosial. Kalau bisa kebijakan yang dibuat aman dari sisi pandemi, aman dari gejolak sosial, serta aman dari fitnah. Itu penting untuk dijaga agar seimbang. Maka pemerintah di sini harus bijaksana,”
Kendati demikian, Kiai Marzuki tidak ingin momentum untuk mudik dimanfaatkan dengan tidak semestinya.
“Di sisi lain pemerintah juga jangan terlalu melonggarkan karena mengingat pandemi Covid-19 yang masih menyebar. Jadi jangan terlalu kaku dan jangan terlalu dilepas,” pungkasnya.