• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Sabtu, 10 Desember 2022

Parlemen

Kekosongan Sejumlah OPD di Pemprov Jatim Jadi Sorotan Anggota DPRD

Kekosongan Sejumlah OPD di Pemprov Jatim Jadi Sorotan Anggota DPRD
Kekosongan pimpinan OPD di Provinsi Jatim disoroti berbagai kalangan. (Foto: NOJ/LMd)
Kekosongan pimpinan OPD di Provinsi Jatim disoroti berbagai kalangan. (Foto: NOJ/LMd)

Surabaya, NU Online Jatim

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa diminta mempertimbangkan banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jatim yang dipimpin Pelaksana Tugas Harian (Plt).

Hal itu disampaikan Ubaidillah. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur tersebut mengingatkan banyaknya jumlah OPD di Jatim yang dipimpin oleh Plt. Ia beranggapan, pengisian jabatan definitif sangat penting demi menjaga efektifitas berjalannya roda kepemerintahan ke depan.

 

“Saya tidak mau fokus satu atau dua kasus, tapi karena ini terlalu banyak, ada tujuh belas termasuk Sekda yang Plh. Artinya gubernur bisa mempertimbangkan lebih matang lagi bahwa selayaknya kekosongan OPD ini termasuk plh ini bisa untuk segera di isi,” katanya, Senin (22/03/2021).
 

Tidak hanya itu, anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Sitobondo, Bondowoso dan Banyuwangi ini mengungkapkan, sosok baru dalam pengisian jabatan tersebut sangat dibutuhkan. Dan bukan tidak mungkin, pemegang policy dapat menunjuk seseorang yang memiliki kredibilitas untuk menduduki jabatan tersebut.

 

“Pertimbangan saya, Jatim ini terkenal dengan para perangkatnya yang kredibel. Bahkan secara nasional tergolong setingkat A. Artinya SDM yang ada di provinsi Jatim cukup memenuhi persyaratan terhadap posisi tersebut,” ungkapnya.

 

Wakil rakyat termuda ini berharap, hal tersebut menjadi evaluasi kepemimpinan Khofifah-Emil ke depan untuk tidak membiarkan jabatan OPD kosong terlalu lama. Ia menyarankan agar gubernur segera melakukan penyaringan untuk mengisi jabatan tersebut.

 

“Pengisian kekosongan jabatan ini jangan sampai bertele-tele. Jangan sampai dibiarkan terlalu lama, ini tidak baik. Karena saya yakin banyak orang di Jawa Timur yang bisa memenuhi jabatan tersebut. Kalau tidak bisa dari kalangan PNS bisa menggunakan dari kalangan luar,” pungkasnya.


Parlemen Terbaru