Surabaya, NU Online Jatim
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim meluruskan aturan Muktamar Luar Biasa (MLB) yang sesuai dengan AD/ART NU dan bisa mengikat secara hukum organisasi. Aturan hukum organisasi tentang MLB itu ada pada Pasal 74 Ayat 2 dan 3 ART NU.
“Di luar itu ya berarti tidak memiliki kekuatan hukum," kata Wakil Katib PWNU Jatim, KH Sholeh Hayat di Surabaya, Jum'at (06/12/2024).
Menurutnya, pada pasal itu disebutkan bahwa MLB dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu dari jumlah wilayah dan cabang. Untuk ayat 3 menyebut MLB dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"Jadi, peserta MLB tang hadir harus resmi, yakni Ketua PWNU dan PCNU yang mempunyai SK PBNU, bukan perorangan atau individu NU. Demikian juga penyelenggaranya adalah PBNU atau pengurus, bukan perorangan NU," terangnya.
Oleh karena itu, pernyataan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf saat pelantikan pengurus PWNU Jatim dan pengurus 18 lembaga PWNU Jatim di Jombang menyebut, pengurus organisasi yang tidak melalui proses baiat itu palsu dan tidak sesuai dengan AD/ART NU.
MLB yang mungkin terlaksana berpotensi tidak sesuai AD/ART, karena ketua dan wakil ketua PWNU se-Indonesia dan PCNU se-Jatim yang ber-SK justru hadir dalam pelantikan PWNU Jatim itu dan semuanya sepakat untuk satu komando dengan PBNU.
"Apalagi, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar juga menegaskan bahwa pelantikan dan baiat dalam organisasi itu bersifat wajib syar’i, karena pengikut Nabi Muhammad itu pun tetap melakukan baiat kepada Rasulullah, meski sudah masuk Islam," jelasnya.
Kiai Sholeh Hayat juga mendukung pernyataan Rais Aam PBNU itu untuk merevisi klausul MLB, agar protes kepada pengurus tidak melahirkan pemberontakan dengan menuduh dan bukan negara yang dibubarkan.
