Surabaya, NU Online Jatim
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Helmy Faishal Zaini mengajak semuanya untuk mengambil hikmah atas penundaan haji tahun 2021. Selain itu, kondisi ini sebaiknya tidak menyurutkan semangat dan niat untuk berhaji.
“Mari kita ambil hikmahnya dan berdoa mudah-mudahan dengan ditundanya ini tidak mengurangi sama sekali makna niat kita untuk melaksanakan ibadah haji,” ajaknya sebagiaman dilansir NU Online.
Menurutnya, keputusan pemerintah yang melakukan pembatalan pemberangkatan jamaah haji 2021 sesuai dan selaras dengan perintah agama.
“Salah satu tujuan (maqashidus syariah) dari beragama adalah hifdzun nafs (menjaga keselamatan jiwa). Menjaga keselamatan itu sesuatu yang tidak bisa ditunda,” jelasnya pada Koferensi Pers Penjelasan Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021M, Kamis (03/06/2021) di Jakarta.
Gus Helmy menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi umat Islam yang mampu. Hal ini telah ditegaskan dalam QS. Ali 'Imran Ayat 97 yang artinya: “Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.”
Ibadah haji juga merupakan salah satu bentuk tujuan beragama yaitu hifdzuddin (menjaga agama). Namun dalam keadaan dlarurat, ibadah haji bisa ditunda seperti ibadah lain yang mendapatkan ruhsah (keringanan).
Seperti saat hujan deras, umat Islam diberikan keringanan untuk tidak pergi ke masjid untuk melakukan shalat Jumat dengan diganti shalat dzuhur.
Dengan pertimbangan keselamatan jiwa di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi secara global inilah, PBNU memberikan dukungan pada pemerintah yang selama ini telah sangat maksimal bekerja dengan berbagai upaya.
Termasuk melakukan berbagai upaya termasuk lobi dan diplomasi melalui berbagai jalur baik formal maupun informal, agar jamaah haji Indonesia bisa berangkat berhaji ke Tanah Suci.
Namun tenggat waktu yang sudah ditentukan, Pemerintah Arab Saudi tidak juga memberikan kepastian resmi sehingga pemerintah harus mengambil keputusan yang sangat berat ini.
