Webinar ISNU Jatim, BPIP Dorong Wujudkan Tujuan Pancasila

Surabaya, NU Online Jatim

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajak Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur untuk mewujudkan tujuan Pancasila. Penegasan itu disampaikan Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP, Prof H Agus Moh Najib.

 

Ia menyebutkan, dalam tataran praktek Pancasila masih belum dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial. “Bila itu sudah dilakukan, maka keadilan sosial akan terwujud dan kemiskinan sudah tidak ada lagi," katanya. 

 

Webinar Nasional Sekolah Hukum dan Politik Kebangsaan itu mengusung tema "Negara Pancasila dalam Perspektif Fiqih Tata Negara". Kegiatan itu diikuti 256 anggota ISNU se-Jatim secara daring, Jumat (22/08/2025) malam. 

 

Prof H Agus Moh Najib menjelaskan, sila kesatu, kedua, dan ketiga sudah berjalan baik dalam prakteknya. “Apalagi sila 1 itu terkait Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersifat tauhid (moralitas), bukan fiqih atau hukum syariah, sehingga bangsa Indonesia secara agama lebih fleksibel,” ucapnya. 

 

Ia menyebutkan, pemberlakuan syariah Islam dalam Piagam Jakarta juga sudah dihapus, sehingga fleksibilitas dalam agama itu sudah tercermin dalam kehidupan. 

 

“Apalagi radikalisme juga bertentangan dengan sila 2 (HAM), lalu liberalisme juga bertentangan dengan sila 1 (religiusitas), bahkan sila 1 menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, lalu sila 2 itu ukhuwah basyariah, dan sila 3 itu ukhuwah wathoniyah, jadi tinggal sila 4 dan 5," katanya.

 

Webinar menghadirkan tiga narasumber. Meliputi, Wakil Rais PBNU KH Afifuddin Muhajir, Guru Besar Ilmu Ushul Fiqih UIN KHAS Jember M Noor Harisuddin, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Moh Fadli. 

 

Dalam pamaparannya tentang Negara, Agama, dan Pancasila, Kiai Afifuddin Muhajir menegaskan bahwa kehadiran negara dalam Islam merupakan suatu keniscayaan. Terbukti Rasulullah dalam haditsnya menyatakan ‘penguasa adalah wali (waliyul amri) bagi orang yang tidak memiliki wali (wali nasab)’.

 

"Hadits ini menunjukkan bahwa keberadaan negara adalah kebutuhan syar'i untuk menjamin berlangsungnya kehidupan umat secara tertib,” ungkapnya.

 

Meski demikian, negara bukan tujuan, melainkan wasilah (alat). Menurutnya, tujuan yang sesungguhnya adalah tegaknya keadilan, terwujudnya kemaslahatan, dan terlaksananya maqasid al-shari'ah. 

 

Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo itu menyatakan, ukuran baik-buruknya suatu negara tidak terletak pada bentuknya, apakah negara Islam atau bukan, tetapi sejauh mana negara itu mampu menjadi instrumen yang adil, melindungi rakyat, serta menegakkan maqasid al-shari'ah.

 

"Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan Negara Madinah yang dibangun Rasulullah yang masyarakatnya juga majemuk. Nah, Pancasila adalah syariat itu sendiri. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah aqidah, bahkan seluruh sila Pancasila sejatinya mengandung maqasid al-shari'ah, jadi Pancasila itu sejatinya syariat dalam konteks kebangsaan," tuturnya.

 

Hal yang sama juga ditegaskan narasumber lain, M Noor Harisuddin. Ia menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republim Indonesia (NKRI) itu merupakan Darul Islam, artinya orang Islam bisa menjalankan agama dengan baik. 

 

“Itu lebih baik, apalagi lima sila Pancasila juga sangat Islami, jadi NKRI itu sudah syariah," kata sosok yang juga Wakil Sekretaris PWNU Jatim itu.

 

Sementara Moh Fadli, dalam kesempatan itu menekankan pada tujuan Pancasila, karena Pancasila secara konsep dan norma sudah benar. Namun, Pancasila dalam praktek masih banyak intervensi dari luar melalui peraturan yang ada di Indonesia, termasuk 388 peraturan peninggalan kolonial. 

 

“Sehingga Pancasila belum mencapai tujuan, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah serta kesejahteraan atau keadilan sosial,” pungkasnya.