PBNU dan Kemenko Polhukam Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi Konflik Timur Tengah

Surabaya, NU Online Jatim

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu-isu yang memanas terkait konflik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah.

"Itu pasti, bagaimana kita bisa menyikapi bersama masyarakat ini jangan sampai terprovokasi apalagi menyikapi isu-isu yang tidak bertanggung jawab," kata Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Purwito Hadi Wardhono usai pertemuan dengan sejumlah pengurus PBNU di Lantai 3 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Kamis (3/7/2025).

Tak hanya itu, katanya, pertemuan ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga hubungan baik dengan PBNU serta bersinergi lagi terkait seruan-seruan perdamaian di seluruh dunia dan khususnya Indonesia.

"Ke depan kita akan bersinergi lagi terkait dengan bagaimana seruan-seruan damai di Indonesia ini bisa dilaksanakan dengan baik sehingga harapan dari kita semua, harapan dari negara ini sesuai dengan arahan bapak presiden, kita tidak usah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Di samping itu, Ketua PBNU Alissa Wahid mengaku akan mengintensifkan diskusi soal keislaman dan kebangsaan di Indonesia.

"Rencananya kami ingin untuk memperkuat kerja sama yang terkait dengan penguatan nilai-nilai keberagamaan yang dekat dengan kecintaan terhadap tanah," katanya.

"Jadi kalau bahasa di NU itu ya bahasa lagu yang selama ini nyanyikan ya lal wathon, hubbul wathon minal iman ini yang akan ingin kita perkuat di kalangan umat Islam di Indonesia dan terutama juga kalau cinta tanah air bagi semua beragama pasti sama," tambahnya.

Nampak hadir dalam pertemuan tersebut Ketua PBNU Rumadi Ahmad, Ahmad Suedy, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Ai Rahmayanti, Wakil Bendahara PBNU Mohammad Nuruzzaman, serta perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kantor Komunikasi Presiden (PCO), dan sejumlah pejabat Kementerian Agama RI.