Tulungagung, NU Online Jatim

Rencana impor satu juta ton beras oleh Pemerintah Republik Indonesia mendapat penolakan dari berbagai kalangan, khususnya Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) di berbagai wilayah. Salah satunya adalah Pengurus Cabang (PC) LPPNU Kabupaten Tulungagung.

 

"Stok beras di Kabupaten Tulungagung masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata H Rochani, Ketua PC LPPNU Kabupaten Tulungagung.

 

Menurutnya, meskipun banyak permasalahan yang dihadapi petani saat panen tahun ini, tidak akan mengurangi stok beras di kabupaten yang terkenal sebagai kota marmer tersebut.

 

"Banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Tulungagung, salah satunya hama tikus. Tapi tidak akan mempengaruhi stok beras untuk masyarakat Kabupaten Tulungagung," katanya.

 

Kepada NU Online Jatim, H Rochani menyampaikan bahwa PC LPPNU Kabupaten Tulungagung mengikuti arahan Pimpinan Wilayah (PW) LPPNU Provinsi Jawa Timur untuk menolak impor beras. Menurutnya, penolakan tersebut berdasarkan kebaikan jamaah. 

 

"PW LPPNU Provinsi Jawa Timur memiliki alasan yang tepat untuk menolak impor. Maka dari itu, untuk kebaikan jamaah, PC LPPNU Kabupaten Tulungagung menolak impor tersebut," terang Ketua PC LPPNU Kabupaten Tulungagung yang gencar sosialisasi penggunaan pupuk organik kepada petani tersebut.

 

Seno, sebagai salah satu petani di Kabupaten Tulungagung yang akan panen pada bulan ini sepakat dengan H Rochani. Ia sepakat, beras di Kabupaten Tulungagung masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

 

"Saya sepakat dengan H Rochani, beras di Kabupaten Tulungagung masih mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Apalagi ini masih panen. Jadi, kalau masih cukup, kenapa harus membeli (impor)?," ujar Seno.

 

 

Menurut Seno, pemerintah tidak perlu repot impor beras. Ia yakin, petani di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tulungagung bisa mencukupi kebutuhan beras untuk masyarakat.

 

Editor: Romza