Surabaya, NU Online Jatim

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim berkolaborasi dengan Pemprov Jatim menyiapkan 99 delegasi untuk mengikuti Gerak Jalan Resolusi Jihad rute Mojokerto-Surabaya pada 2-3 November 2024 mendatang. 

 

"Kami mengirim delegasi 99 peserta gerak jalan yang diberi nama Laskar Hizbullah yang meliputi regu Ansor, Banser, Pagar Nusa, LPBI, dan lima PCNU dari Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo," kata Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz di Surabaya, Ahad (27/10/2024).

 

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang itu menjelaskan, kolaborasi juga dilakukan PWNU Jatim dengan mengungkapkan makna historis dari gerak jalan yang nasionalis itu, melalui surat Nomor: 126/PW.03/B.I.01.52/16.00/10/2024 dan menyebarkan leaflet.

 

"Gerak jalan Mojokerto-Surabaya itu sudah lama berjalan tapi tidak banyak yang tahu makna historisnya. Bukan sebatas olahraga, tapi itu napak tilas yang berbasis bukti historis terkait pertempuran 10 November 1945," ujar Gus Kikin, dalam keterangan bersama Ketua Panitia Napak Tilas PWNU Jatim, H M Koderi.

 

Menurut Gus Kikin, gerak jalan itu bermakna gerakan massa yang melibatkan Laskar Santri (Hizbullah-Sabilillah), selain Tentara Pelajar/TRIP dan pemuda (Arek Suroboyo), yang semangatnya digerakkan oleh fatwa jihad, resolusi jihad (di Gedung HBNO), dan Takbir Allahu Akbar oleh Bung Tomo, yang semuanya atas ‘komando’ Hadratussyeikh KH M Hasyim Asy'ari.

 

Fatwa itu terlahir karena pihak Sekutu tak mengakui Proklamasi Kemerdekaan RI yang dibacakan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Sekutu (Inggris) ingin menguasai Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945 akibat bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945.

 

Rencana mendarat (diboncengi NICA/Belanda) di Surabaya pada 25 Oktober 1945 itu didengar Sutan Syahrir hingga akhirnya ia menyampaikan kepada para pemuda Indonesia, yang akhirnya mendesak Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Rencana itu pun direspons para ulama, termasuk KH M Hasyim Asy'ari.

 

"KH M Hasyim Asy'ari pun mengeluarkan fatwa jihad pada 17 September 1945 (satu bulan setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Soekarno-Hatta), lalu nyambung dengan resolusi jihad (22 Oktober) yang merupakan fatwa ulama untuk pemerintah Indonesia agar melawan Sekutu," ungkap Gus Kikin. 

 

Resolusi jihad merupakan hasil pertemuan PBNU (HBNO) yang dihadiri ulama NU se-Jawa dan Madura di Kantor HBNO di Bubutan, Surabaya pada 22 Oktober 1945. Hal ini disiarkan lewat media, yakni Kantor Berita ANTARA, Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, dan Berita Indonesia Jakarta. Bedanya, fatwa jihad itu diketuktularkan dari surau ke surau atau dari pesantren ke pesantren.

 

"Perlawanan rakyat terjadi dimana-mana hingga terbunuhlah Brigadir Jenderal Mallaby pada 30 Oktober 1945, dan Sekutu pun marah dengan mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerah tanpa syarat pada 10 November 1945 pukul 06.00 WIB. Namun, rakyat tidak mau menyerah. Apalagi, KH M Hasyim Asy'ari pun mengeluarkan fatwa jihad lagi pada 9 November 1945, sehingga ribuan santri bergerak ke Surabaya," tuturnya. 

 

Perlawanan rakyat di Surabaya juga disuarakan Bung Tomo dari Radio Pemberontakan Rakyat melalui pekik takbir "Allahu Akbar" berkali-kali. Takbir itu atas saran dari KH M Hasyim Asy'ari kepada Bung Tomo untuk menyemangati rakyat dalam berjuang.

 

"Jadi, Gerak Jalan dan Hari Santri itu benar-benar berbasis bukti historis, dari fatwa jihad, resolusi jihad (di Gedung HBNO), dan pekik Allahu Akbar oleh Bung Tomo. Peran NU dalam 10 November itu secara langsung dibuktikan oleh gerakan Laskar Hizbullah yang digerakkan oleh fatwa jihad KH M Hasyim Asy'ari," pungkasnya. 

 

Diketahui, selain Gerak Jalan Resolusi Jihad pada 2-3 November, puncak Hari Santri 2024 yang diadakan PWNU Jatim adalah "Mujahadah Pejuang Masa Kini" di Gedung PBNU Tempo Doeloe di Jalan Bubutan, Surabaya pada pada 9 November 2024, yang memanggil seluruh pejuang di pelosok Jawa Timur dan Nusantara.