Surabaya, NU Online Jatim

Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para perwakilan pengemudi ojek daring pada hari ini. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V, Lazarus, serta dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan anggota komisi.

Dalam forum tersebut, puluhan komunitas dan organisasi pengemudi online hadir menyampaikan berbagai aspirasi mereka. Menanggapi hal tersebut, Lazarus menyatakan bahwa pihaknya akan meneruskan seluruh masukan tersebut kepada Kementerian Perhubungan sebagai bentuk komitmen Komisi V terhadap aspirasi para driver.

"Dalam rapat ini saya kira sudah mengerucut usulan potongan maksimal 10 persen bagi aplikator. Kita akan sampaikan hal ini ke pemerintah dalam hal ini Kemenhub," ujar Lazarus dalam sidang RDP.

Salah seorang peserta RDP, Wasekjen Konfederasi Sarbumusi Ika Rostianti, menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan industri dan usaha.

"Saya kecewa karena sampai akhir tidak diberikan kesempatan bicara. Bagi kami, keberlangsungan usaha juga merupakan salah satu bentuk perlindungan terbaik bagi pekerja. Saya mengingatkan, UU nantinya harus berimbang. Jangan sampai membuat aturan yang membuat bisnis transportasi malah gulung tikar. Kalo tutup (industrinya), siapa yang mau tanggung jawab atas pengemudi yang kehilangan pekerjaan? Pengangguran kita 6 bulan belakangan ini sudah tinggi, jangan ditambahi lagi." 

Lebih lanjut Ika mengingatkan pentingnya jaminan sosial. Namun lagi-lagi Sarbumusi benar-benar kecewa karena forum penting di DPR ini hanya membahas angka 10 persen saja. Padahal masih banyak persoalan lain, termasuk jaminan sosial. 

“UU tersebut nantinya harus menjamin BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi driver. Negara harus mengalokasikan APBN untuk driver karena mereka termasuk penduduk bekerja dengan penghasilan paling rendah. Sayangnya hal ini gak dibahas sama sekali. Saya kecewa."

Seperti diketahui, Konfederasi Sarbumusi merupakan sedikit dari konfederasi serikat buruh yang memiliki federasi khusus di bidang transportasi. Saat ini federasi transportasi Sarbumusi beranggotakan 12 ribu lebih pengemudi, termasuk driver onlie dan ekspedisi.

RBPI Ingatkan DPR: Bukan Ojol Saja!
Sementara Gabungan dari belasan komunitas sopir yang tergabung dalam Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) juga turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI.

Di tengah-tengah rapat dengar pendapat tersebut, Ainun Masruro, perwakilan RBPI menyampaikan keinginan agar DPR tidak hanya menyorot driver ojol, melainkan juga pengemudi sub-sektor lainnya.

"Sopir atau pengemudi itu bukan hanya ojol. Memang saya sendiri sehari-hari bekerja sebagai ojol. Tetapi kawan-kawan kami yang bekerja di sektor lain juga butuh perhatian dan perlindungan dari pemerintah," ujar Ainun yang sudah lebih dari 6 tahun menjadi driver ojol roda dua.

Sopir ekspedisi, tambahnya, sopir angkutan, sopir perkebunan, sopir pertambangan, sopir pribadi, dan yang lainnya mayoritas adalah pekerja informal. 

“Kenapa DPR dan pemerintah hanya membicarakan ojol saja? Ini agenda apa?" lanjut Ainun.

Ibu rumah tangga yang sehari-hari bekerja penuh waktu sebagai pengemudi ojol tersebut berharap pemerintah dan DPR memperhatikan nasib pengemudi lain di luar ojol.

"Anggota kami lebih beragam, bukan saja driver online. Misalnya, meskipun mereka menjadi sopir ekspedisi, angkutan umum, angkutan barang, atau angkutan perkebunan, sebagian besar pekerja informal dan tidak punya BPJS Ketenagakerjaan. Hampir tiap hari anggota kami mengalami resiko kecelakaan. Selama ini sebagian besar kami membayar iuran mandiri BPJS. Harusnya negara menggratiskan iuran BPJS Ketenagakerjaan kami," tambah Ainun.

Sopir ojol perempuan yang beroperasi di bilangan Jakarta Barat tersebut DPR dan pemerintah bisa lebih arif dalam membuat kebijakan.

"Jangan hanya ingin populer padahal ada agenda lain yang kami tidak pernah tahu. Negara harus hadir secara konkrit. Negara harus alokasikan APBN untuk BPJS kami. Jangan hanya menyalahkan kami atau industri transportasi tetapi pemerintah sesungguhnya tidak melakukan apa-apa," pungkas Ainun.