Hari Buruh, K-Sarbumusi Probolinggo Dukung Pemkab Majukan Industri

Probolinggo, NU Online Jatim

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Probolinggo siap bergandengan tangan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo demi memajukan sektor industri daerah.

 

Ketua DPC K-Sarbumusi Probolinggo, Babul Arifandhie, menyampaikan bahwa di masa lalu banyak investor datang ke Kabupaten Probolinggo untuk investasi, namun banyak yang kandas.

 

“Nah, dengan kondisi yang lebih baik saat ini, ada peningkatan infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah daerah, semoga simetris dengan peningkatan di sektor industri," ujar Babul, Kamis (01/05/2025).

 

Dirinya mengatakan, upaya Pemkab Probolinggo menciptakan iklim industri yang sehat dan partisipatif perlu disambut dengan baik. Sebab, hal demikian merupakan ikhtiar untuk memajukan daerah.

 

"Niat baik Pemkab Probolinggo ini tentu harus kita sambut dengan tangan terbuka demi kemajuan daerah. Saat ini, kolaborasi menjadi kunci dari setiap keberhasilan, tak terkecuali di dunia industri," bebernya.

 

Ia menyampaikan, Kabupaten Probolinggo memiliki ragam potensi untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya sektor industri. “Kamu yakin hanya persoalan waktu Kabupaten Probolinggo akan menjadi sentra industri di Jawa Timur,” tuturnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, saat mewakili Bupati Probolinggo dr H Mohammad Haris (Gus Haris), menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja, serikat pekerja, dan perusahaan yang telah berkontribusi dalam mendorong kemajuan daerah.

 

"Para buruh bukan hanya tenaga kerja, mereka adalah bagian penting dari semangat pembangunan daerah. Tanpa buruh, industri tidak akan berjalan," kata Ugas saat peringatan Hari Buruh di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Probolinggo, Kamis (01/05/2025).

 

Menurutnya, Pemkab Probolinggo juga mengajak serikat buruh yang mewakili pekerja dan perusahaan, memperkuat sinergi dan koloborasi. Salah satu tujuannya untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh.

 

Ugas menyebutkan, PHK tidak hanya menciptakan pengangguran, tetapi juga dapat memicu potensi meningkatnya tindak kriminal akibat tekanan sosial ekonomi masyarakat.

 

"Untuk itu, kami mendorong dunia usaha agar tetap menjaga hubungan industrial yang harmonis. Di sisi lain, kami di pemerintahan juga berkomitmen tidak akan ada tenaga honorer yang dirumahkan, bahkan kalau harus memakai dana pribadi bupati sekalipun," tegasnya.

 

Dirinya menuturkan, ketika buruh mendapatkan kesejahteraan yang layak, mereka akan bekerja dengan sepenuh hati. Sementara itu, pengusaha yang merasa dilindungi akan terdorong untuk meningkatkan investasinya.

 

“Peran pemerintah adalah menjadi jembatan terbaik antara buruh dan perusahaan. Pemerintah yang adil akan mampu menjaga keseimbangan ini,” tandasnya.