Bupati Bangkalan Bahas Digitalisasi Transaksi Daerah Bersama BI Perwakilan Jatim
Sabtu, 10 April 2021 | 23:30 WIB

Bupati Bangkalan RKH Abdul Latif Amin Imron saat menerima kunjungan rombongan BI Perwakilan Jatim, Jumat (09/04/2021). (Foto: NOJ/ Pemkab Bangkalan).
Bangkalan, NU Online Jatim
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Timur (Jatim) Difi Johansyah melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Agung Bangkalan, Jum'at (09/04/2021). Kedatangan tim BI Perwakilan Jatim ini diterima Bupati Bangkalan RKH Abdul Latif Amin Imron.
ADVERTISEMENT BY OPTAD
Dalam pertemuan ini, BI perwakilan Jatim itu berkoordinasi tentag pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kabupaten Bangkalan.
ADVERTISEMENT BY ANYMIND
Dilansir dari laman Pemkab Bangkalan, koordinasi tersebut nantinya akan mengarah pada Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP). ETP adalah suatu upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi.
ADVERTISEMENT BY OPTAD
Difi menjelaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran merupakan salah satu bentuk upaya Bank Indonesia dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. "Dengan adanya digitalisasi ini, masyarakat maupun pelaku usaha akan lebih mudah untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara online," ujarnya.
ADVERTISEMENT BY ANYMIND
Difi melanjutkan, kedepan digitalisasi juga akan mampu berkontribusi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Karena pembayaran pajak daerah, infak daerah dapat terpantau dengan detail," lanjutnya.
Sementara itu, menurut Bupati yang akrab disapa Ra Latif itu, setelah membentuk TP2DD pihaknya akan melakukan pemetaan potensi yang bisa dikembangkan dengan transaksi digital.
ADVERTISEMENT BY ANYMIND
"Nanti ketua harian TP2DD itu Pak Sekda, nanti biar dikaji mana yang potensi untuk di digitalisasi, apa pajak rumah makan, infak daerah atau sektor UMKM," ungkapnya.
ADVERTISEMENT BY ANYMIND