Sumenep, NU Online Jatim
Isu tentang akan dilakukannya penambangan fosfat di Kabupaten Sumenep menjadi isu sentral belakangan ini. Isu ini kian menguat karena Pemerintah Sumenep merencanakan akan mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Banyak kalangan mensinyalir hal ini untuk membuka kran seluas-luasnya terhadap penambangan fosfat tersebut.
Atas dasar tersebut, sejumlah tokoh agama dan kiai pengasuh pesantren yang tergabung dalam Forum Sumenep Hijau (FSH) menggelar deklarasi penolakan atas tambang fosfat dan pengrusakan lingkungan lainnya. Deklarasi yang dilakukan untuk yang kedua kalinya tersebut dipusatkan di Pondok Pesantren As-Sadad, Ambunten, Sumenep, Rabu (31/3/2021).
Deklarasi tersebut menghasilkan beberapa poin kesepakatan. Diantaranya ialah menolak segala bentuk aktiviitas penambangan di Kawasan Bentang Alam Batu Karst di Kabupaten Sumenep.
Karena di samping kawasan batu karst merupakan kawasan lindung, juga aktivitas penambangan akan mengakibatkan hancurnya karst sebagai tandon air yang akan menyebabkan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan.
“Selain itu, juga mengganggu situs atau tempat-tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat, penyusutan lahan pertanian, rusaknya habitat flora-fauna, serta dampak sosial-ekologis lainnya,” ujar KH Moh Naqib Hasan, saat membacakan hasil deklarasi.
Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah ini pun membacakan poin kesepakatan lainnya. Disebutkan bahwa, Forum Sumenep Hijau mengajak kepada warga Sumenep untuk bersama-sama mewariskan kelestarian alam kepada anak-cucu di masa kini dan akan datang.
Selain itu, juga mengajak warga Sumenep untuk terus berikhtiar dan mengadakan istighotsah di Masjid, Mushala, atau kegiatan Lailatul Ijtima’ agar Sumenep jauh dari aktivitas perusakan dan malapetaka.
Sementara itu, K A Dardiri Zubairi mengatakan, fosfat yang berada di kawasan batu karst menyimpan sumber air sebagai kebutuhan pokok manusia, memiliki manfaat yang cukup banyak. Selain menjadi lumbung penyimpan air, fosfat juga dapat dijadikan bahan dasar pupuk yang bisa digunakan petani.
“Namun demikian, dampak negatif yang ditimbulkan jauh lebih besar ketimbang positifnya,” ungkap Kiai yang juga aktivis Barisan Ajaga Tana Ajaga Na’poto (BATAN) ini.
Ia menambahkan, potensi fosfat di Kabupaten Sumenep yang oleh berbagai pihak disebut akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan jebakan berpikir pendek yang membahayakan. Hal ini karena naiknya PAD tersebut tidak akan sebanding dengan anggaran yang akan dikeluarkan untuk menanggulangi bencana.
“Misalnya kekeringan, banjir, rusaknya habitat flora-fauna, dan lainnya, yang akan ditimbulkan oleh penambangan fosfat tersebut,” imbuh Kiai Dardiri, sapaan akrabnya.
Selain itu, penambangan fosfat tersebut juga mengingkari hak-hak generasi yang akan datang, yang juga memiliki harapan atas lingkungan yang nyaman dan layak huni. Bahkan disebutkan, kesuburan tanah yang hilang akan mengakibatkan gagalnya pertanian dan menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan.
“Hal ini tentu tidak dapat ditukar dengan naiknya PAD, yang akan turun kembali seiring dengan habisnya kandungan fosfat setelah ditambang,” pungkasnya.
Editor: Romza
