• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Sabtu, 26 November 2022

Metropolis

Di Rapat Pleno, ‘GBHN’ PWNU Jatim akan Dirumuskan

Di Rapat Pleno, ‘GBHN’ PWNU Jatim akan Dirumuskan
Rakor persiapan rapat pleno dan musyawarah alim ulama di Pesantren Sunan Bejagung, Tuban. (Foto: NOJ/Risma Shavira)
Rakor persiapan rapat pleno dan musyawarah alim ulama di Pesantren Sunan Bejagung, Tuban. (Foto: NOJ/Risma Shavira)

Surabaya, NU Online Jatim

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur akan menggelar rapat pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Pondok Pesantren Pesantren Sunan Bejagung, Tuban, Rabu (30/03/2022). Di forum itu, akan dirumuskan program kerja yang menjadi semacam GBHN-nya PWNU Jatim dalam menjalankan roda organisasi ke depan.


Rapat koordinasi kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada Ahad (27/03/2022) kemarin. Hadir di rapat koordinasi, di antaranya, KH Abdul Matin Jawahir selaku Pengasuh Pesantren Sunan Bejagung; Nasruddin Ali, ketua panitia; dan KH Syamsuddin atau Ra Uud, sekretaris panitia. Ada pula jajaran PWNU Jatim, di antaranya, M Koderi (Wakil Ketua), Rasidi (Wakil Bendahara) dan Syukron Dossy (Wakil Sekretaris).


Nasruddin Ali menjelaskan, Rapat Pleno PWNU Jatim dan forum Musyarah Alim Ulama adalah bagian dari blue print rencana strategis (Renstra) yang telah dirumuskan PWNU Jatim hingga tahun 2030.


"Keberadaan program kerja diharapkan dapat menjadi semacam “GBHN” PWNU Jatim dalam menjalankan aktivitas organisasi yang bermuara kepada visi dan misi yang telah dicanangkan NU dalam jangka panjang," katanya.


Rapat pleno dibagi sejumlah komisi yang menjadi bagian dari Panca Harakah (Lima Gerakan) PWNU Jatim. Yaitu Komisi Pendidikan, Komisi Pengkaderan, Pendataan Anggota, Kesehatan dan Kesejahteraan, Komisi Media dan Literasi Dakwah.


"Arti penting program kerja ini, sebagai tolok ukur suatu periode kepengurusan tertentu di dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap umat. Untuk itu, program kerja ini dapat menjadi alat ukur terhadap kepengurusan periode ini yang berkelanjutan di masa depan," imbuh Ra Uud.


Sementara Kiai Abdul Matin Jawahir selaku Pengasuh Pesantren Sunan Bejagung menyampaikan, bahwa para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara. Tentu, harus selaras dengan koridor politik kebangsaan.


“Nah, meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024 nanti, tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat. Makanya, di forum itu juga akan dibahas soal kriteria sosok pemimpin terbaik sebagai acuan Nahdliyin pada Pemilu 2024," kata Kiai Matin.


Diketahui, dalam forum Musyawarah Alim Ulama tersebut, dijadwalkan hadir para ulama dan kiai pesantren, juga para tokoh Forkopimda. Selain itu, juga akan hadir jajaran PWNU Jatim beserta lembaga dan badan otonom (banom) NU.


Metropolis Terbaru