Surabaya, NU Onliune Jatim
Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur terus menunjukkan solidaritas atas aksi mahasiswa. Kali ini mengecam aksi represif aparat pemerintah terhadap mahasiswa dalam aksi 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin (14/06/2021).
Tindakan represif, menurut Sekretaris PKC PMII Jatim yakni Fadil, menyebabkan dua kader Bulukumba terluka. Dengan demikian, apa yang dilakukan bupati berlebihan dalam menghadapi aksi mahasiswa.
“Padahal, menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi,” katanya, Ahad (04/07/2021).
Lebih lanjut dirinya mengemukakan bahwa deklarasi universal Hak Asasi Manusia (HAM) juga dengan tegas menyebutkan setiap orang mempunyai hak berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat.
“Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, bahwa kepolisian berkewajiban menjaga keamanan warga negara dari tindakan kekerasan dari pihak manapun,” tegasnya.
Lelaki asal Sumenep ini mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Bulukumba bersikap tegas dan tidak tebang pilih.
“Dalam asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian,” urainya. Karena itu ia meminta kasus ini diproses, lanjutnya.
Dilansir dari media lokal bahwa ada kericuhan saat aksi PMII. Kasubag Publikasi Setda Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad justru berpendapat bahwa tindakan Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf seharusnya diapresiasi karena menemui para pendemo.
Menurutnya, bupati menganggap para pendemo ini tidak memiliki itikad baik untuk melakukan dialog, makanya dia menendang ban yang hendak dibakar oleh pendemo.
“Dan terjadi saling dorong antara mahasiswa dan petugas,” ujarnya.
