Surabaya, NU Online Jatim
Masyarakat diminta tidak perlu mencaci dan merendahkan orang yang berbeda pilihan. Hal itu dimaksudkan agar pemilihan umum yang akan datang tidak sampai merusak persatuan dan kesatuan negara.
Katib 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Akhmad Said Asrori menegaskan bahwa meskipun warga bebas untuk memuji calon pilihannya, hal tersebut tidak harus disertai dengan mencela atau merendahkan calon lainnya.
"Jadi silakan seluruh warga negara menyalurkan hak politiknya dengan benar dan penuh tanggung jawab," ujarnya pada NU Online di lantai 4 Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023) sore.
Ia juga berpesan kepada peserta Pemilu 2024, baik calon presiden, wakil presiden, maupun anggota legislatif untuk menghormati satu sama lain, agar persatuan dan kesatuan bangsa tidak rusak.
"Kemudian tim sukses harus bekerja sesuai aturan dan undang-undang, silakan semua tim sukses mengkampanyekan masing-masing calon yang dipilih dengan tetap menjaga kemuliaan-nya masing-masing, kemuliaan kita sebagai manusia," imbuhnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatut Thullab, Wonosari, Magelang, Jawa Tengah itu berharap semua pihak untuk berupaya mencapai cita-cita politik mereka tanpa mengorbankan kebersamaan dan persatuan. Ia menegaskan bahwa pada akhirnya, yang terpenting adalah semua bersaudara, dan persatuan bangsa harus dijaga tanpa harus mengorbankan apapun.
Pemilu Damai
Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Hasyim Asy'ari mengungkapkan pentingnya menjalankan pemilihan umum (pemilu) yang sehat dan damai. Ia menekankan bahwa kampanye seharusnya fokus pada mempromosikan diri sendiri dengan menunjukkan aspek-aspek positif dan keunggulan kompetitif peserta pemilu.
"Pada dasarnya kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih untuk memilih peserta pemilu karena aspek-aspek positif, keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing peserta pemilu, apakah itu partai politik, apakah itu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden," ujarnya Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 di Halaman Gedung KPU, Senin (27/11/2023).
Dalam konteks Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari, Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa partai politik, baik di DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, akan bersaing untuk mendapatkan simpati dan dukungan rakyat. Namun, ia menegaskan bahwa gesekan dalam kompetisi ini tidak seharusnya berlangsung secara keras.
Hasyim menegaskan bahwa kompetisi yang berlangsung dalam Pemilu 2024 harus dijalankan secara sehat dan kolaboratif. Meskipun pada awalnya saling berkompetisi, namun setelah penetapan hasil pemilu, partai politik kemungkinan besar akan berkolaborasi dalam pilkada untuk mencapai minimal perolehan kursi sebagai syarat mendaftar pemilihan kepala daerah.
Ia menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, terdapat kegiatan menetapkan hasil dari pemilu, yang mencakup perolehan suara yang diperoleh oleh partai politik di DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota beserta jumlah kursi yang berhasil mereka peroleh.
Informasi ini nantinya akan menjadi dasar untuk pencalonan kepala daerah pada tahun 2024. Ia menambahkan bahwa syarat minimal untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah adalah memiliki minimal 20 kursi DPRD atau suara sah DPRD sebesar minimal 25 persen di wilayah masing-masing.
"Dengan pemahaman bersama mengenai titik lemah dan kuat masing-masing, kita dapat mengurangi sindiran-sindiran yang terjadi. Semua peserta pemilu, termasuk calon presiden dan calon wakil presiden, memiliki niat yang sama: menjaga kedamaian dan membangun negeri tercinta," lanjutnya.
Ia berharap agar seluruh pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintahan, dan penegak hukum, dapat bekerja sama dengan komitmen yang sama untuk melaksanakan Pemilu 2024 dengan damai dan sukses, sebagai kontribusi bersama dalam mengemban tugas demokrasi di Indonesia.
