Surabaya, NU Online Jatim
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Listyo mengatakan, pelaksanaan pemilu tahun 2024 akan jauh lebih kompleks.
"Yang tentunya karena kita tahu bahwa pemilu tahun 2024 ini jauh lebih kompleks," kata Listyo usai melakukan audiensi bersama KPU, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/05/2022).
Adapun di tahun 2024 nanti, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dilaksanakan secara serentak. Menurut Listyo, diperlukan pengamanan lebih awal guna mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Karena memang dari sisi penyelenggaraan yang serentak. sehingga perlu persiapan pengamanan yang lebih awal," ujar dia.
Ia mengatakan, pengamanan akan dilakukan mulai dari pengamanan yang bersifat administrasi sampai dengan yang bersifat pengamanan fisik di lapangan. Pengamanan pemilu juga akan dilaksanakan mulai dari tahapan awal sampai dengan pelaksanaan rangkaian kamapanye, hingga proses rekapitulasi. Mantan Kapolda Banten ini berharap, Pemilu 2024 dapat berjalan secara lancar serta memiliki hasil yang dapat dipertangugjawabkan.
"Dan tentunya proses tahapan pengamanan pada saat rekapitulasi di pusat dan tahapan-tahapan yang lain adanya gugatan tentunya kami dalam posisi yang siap mengamankan sehingga semua tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik," kata Listyo.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya memberikan sejumlah informasi tentang perkembangan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.
"Kami sampaikan bahwa walaupun pemilunya disebut pemilu 2024, tapi tahapan akan dimulai pada tahun 2022 ini tepatnya 14 Juni 2022," kata Hasyim.
Salah satu hal yang disorot Hasyim juga mengenai keamanan menjelang pemilu serentak. Menurut Hasyim, pihak kepolisian juga mendapat amanat untuk ikut mengawal rangkaian kegiatan pemilu serentak, mulai dari proses hingga selesai.
"Kegiatan pengadaan, kemudian produksi dan distribusi logistik, kemudian pengamanan kampanye, pengamanan giat pemungutan, penghitungan suara, sampai rekapitulasi di tingkat nasional," tutur dia.
