Surabaya, NU Online Jatim
Isu penundaan pemilu 2024 kian marak didengar. Berbagai lapisan masyarakat menanggapinya dengan beragam perspektif. Semisal Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang merespons hal itu dengan menggelar kajian melalui Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Jawa Timur. Agenda tersebut bertajuk ‘Polemik Penundaan Pemilu 2024’ pada Kamis (24/03/2022).
KH Abdussalam Shohib, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur mengatakan, bahwa NU sebagai organisasi masyarakat yang cukup didengar di peta politik harus memiliki sikap yang jelas terkait isu penundaan pemilu 2024. Sebab, NU memiliki tanggung jawab atas bangsa untuk menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu.
“Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya. Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,” katanya.
Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar, Jombang itu menegaskan, bahwa PWNU Jawa Timur merekomendasikan agar pemilu dilaksanakan sesuai jadwal. “Dengan alasan bahwa demokrasi harus kita jaga bersama, maka tentu PWNU Jawa Timur dengan tegas dan jelas menolak pemilu ditunda karena melanggar konstitusi,” tegasnya.
Gus Salam menambahkan, bahwa ada beberapa hal yang melatar belakangi respons PWNU Jawa Timur terhadap penundaan pemilu. Di antaranya adalah ada isu-isu sedemikian rupa dan permainan skema yang luar biasa yang targetnya adalah penundaan pemilu. Sehingga memunculkan kesan yang buruk karena mengingkari kesepakatan bersama.
“Selain itu, saya takut Pak Jokowi akan dikenal sebagai pemimpin yang oportunis, yaitu ingin melanjutkan kekuasaannya dengan cara apapun termasuk dengan penundaan pemilu. Dan jangan sampai kemudian orde ini dianggap sebagai orderan yang bisa diatur sesuai permintaan,” tambahnya.
Sehingga Gus Salam mengungkapkan bahwa di sinilah tugas NU untuk menjaga aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama.
“Maka di sini NU punya kewajiban untuk menunjukkan sikapnya dan bagaimana kita semuanya punya tanggung jawab untuk menjaga aturan yang sudah disepakati bersama,” pungkasnya.
