Lawan Korupsi, KPK Minta PWNU Jatim Bikin Gerakan

Surabaya, NU Online Jatim

Peringatan Haul Gus Dur dan Gus Im di PWNU Jawa Timur, Kamis (11/08/2022) malam dirangkai dengan Seminar Nasional Anti Korupsi. Dalam kesempatan itu, Komisioner KPK meminta PWNU Jatim membuat harakah atau gerakan untuk melawan korupsi.

Nurul Ghufron, Komisioner KPK menjelaskan bahwa kader dan pengurus NU harus memahami apa yang dimaksud korupsi. Di antaranya adalah penyelewengan dana hibah.

“Misalnya hibah dari pemerintah kepada NU. Maka peruntukannya harus sesuai dengan mata anggaran hibah tersebut. Jika hibah dari Kemenag tentu ada urusan yang diatur adalah sekolah, pesantren dan lain sebagainya seputar pendidikan. Jadi tidak bisa digunakan untuk bangun pasar, koperasi atau urusan ekonomi,” jelasnya.

Sehingga penerima hibah harus tahu bagaimana peruntukannya sesuai dengan mata anggaran, melaksanakan sesuai proposal dan melaporkan hasilnya sebagaimana terjadi.

“Perencanaan, pelaksananan dan laporan hasilnya jangan sampai terglincir. Kemungkinan tergelincir ada dua yaitu memang berniat mencuri atau mungkin niatnya benar tapi prosedurnya salah,” terangnya.

Dirinya meminta agar PWNU Jatim menginisiasi halaqah bagaimana memberantas korupsi. Karena korupsi adalah tantangan bagi semua elemen termasuk NU.

“Maka perlu harakah NU untuk melawan. Karena korupsi menyingkirkan ketauhidan kita, jika sebelumnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, jika korupsi menjdi Keuangan Yang Maha Esa,” ungkapnya.

Pria kelahiran Sumenep ini juga mengapresiasi gelaran Haul Gus Dur dan Gus Im yang sangat substantif.

“Haul ini sangat substantif karena mencari nilai-nilai yang perlu diteladani dari Gus Dur dan Gus Im, pungkasnya.