Mojokerto, NU Online Jatim
Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Mojokerto menggelar pelantikan periode 2023-2027.
Kegiatan bertajuk ‘Penguatan Peran dan Keilmuan ISNU untuk Membangun Peradaban’ dipusatkan di Aula Fakultas Tarbiyah lantai 3 Universitas Abdul Chalim Pacet, Mojokerto pada Ahad (26/11/2023).
Ketua PC ISNU Kabupaten Mojokerto, H Ghozali mengatakan, dari beberapa program yang dicanangkan dari ISNU Jatim ia akan menjalankan tiga program. Program tersebut pertama penguatan ideologi Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja). Kedua, penguatan induk organisasi dan institusi.
Ketiga, optimalisasi khidmat NU secara sektoral dan pengembangan wilayah baru ini. Ia menjelaskan perkembangan yang ada di Kabupaten Mojokerto sampai hari ini Pimpinan Anak Cabang (PAC) Trowulan dan Pungging. Keempat, penataan manajemen organisasi, sistem komunikasi dan pemanfaatan untuk organisasi.
“Tentang manajemen organisasi kita harus tertata rapi agar tidak amburadul, apalagi ISNU harus mempelopori daripada NU,” ujarnya.
Kelima, penguatan dan perluasan khidmat bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Di dalam kepengurusan ini khususnya bidang kesehatan yang beberapa kepengurusan yang lalu sudah berjalan.
“Namun akan kita kuatkan kembali karena anggotanya banyak yang dari dokter yang ada di Kabupaten Mojokerto,” terangnya.
Keenam, lanjutnya penguatan lembaga-lembaga kultural dan praktik ubudiyah NU. Ketujuh, penguatan kerja sama sinergi kelembagaan dengan negara dan jaringan kultural Internasional.
Sementara Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Mojokerto, Kyai Nizar menerangkan, dengan dilantiknya ISNU ini berarti telah resmi menjadi Badan Otonom (Banom) dalam naungan NU yang tentunya memiliki kewenangan, hak, dan tanggung jawab di dalam organisasi.
“Prinsip dari keberadaan NU yakni mampu membantu dalam mewujudkan dan kebijakan dari NU,” ungkapnya.
Pihaknya menjelaskan, tentunya dengan berbagai komitmen serta visi misi dari ISNU merupakan pengembangan dan melanjutkan apa yang menjadi kebijakan NU secara umum.
