• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Jumat, 29 Maret 2024

Metropolis

Soal Omnibus Law, Kiai Marzuki: Nahdliyin Jangan Demo

Soal Omnibus Law, Kiai Marzuki: Nahdliyin Jangan Demo
Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar. (Foto: NOJ/MSN)
Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar. (Foto: NOJ/MSN)

Surabaya, NU Online Jatim

Sejak beberapa hari ini, sejumlah warga di berbagai kota di Tanah Air melakukan demonstrasi. Mereka menolak diberlakukannya Omnibus Law yang diekspresikan dengan turun jalan.

 

Terkait hal ini, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar menyerukan kepada seluruh kader NU untuk tidak melakukan demontrasi menolak omnibus law. Yang bisa dilakukan adalah menunggu langkah hukum yang akan ditempuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Mahkamah Konstitusi atau MK.

 

Seruan tersebut disampaikan melalui video blog (vlog) yang beradar di sejumlah grup WhastApp. Pada video berdurasi 1 meneti 19 detik tersebut, Kiai Marzuki menyampaikan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

 

Secara khusus, sejumlah badan otonom dan organisasi di bawah NU disebut dalam vlog tersebut. Dari mulai IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat NU, Pagar Nusa, PMII, PSHT. Selain itu juga para santri, warga NU serta seluruh jamaah di bawah naungan NU.

 

“Demi menjaga ketertiban dan keamanan, saya mohon gak usah ikut demo,” katanya, Selasa (20/10/2020).

 

Pengasuh Pesantren Sabulirrosyad Kota Malang ibi juga meminta kepada seluruh warga NU atau Nahdliyin untuk mempercayakan persoalan omnibus law kepada PBNU, terutama terkait pasal-pasal yang dianggap tidak adil.

 

“Percayakan kepada PBNU yang sama-sama berjuang untuk merevisi atau memperbaiki satu dua ayat atau pasal yang dianggap tidak adil atau dianggap salah dari omnibus law lewat MK,” kata dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut.

 

Hingga kini, gelombang penolakan terhadap omnibus law masih berlangsung. Bahkan ratusan buruh dan mahasiswa di Jatim juga menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Mereka berkumpul di sejumlah titik dan wilayah, termasuk di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya.

 


Editor:

Metropolis Terbaru