Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Keislaman Tokoh Khutbah Opini Nusiana Rehat Jujugan Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka

Kader Ansor Harus Turut Mengetahui Kebijakan Publik

Kader Ansor Harus Turut Mengetahui Kebijakan Publik
Ketua PC GP Ansor Sidoarjo memberikan sambutan pada diskusi kebijakan publik di kantor PCNU. (Foto: NOJ/Sutrisno)
Ketua PC GP Ansor Sidoarjo memberikan sambutan pada diskusi kebijakan publik di kantor PCNU. (Foto: NOJ/Sutrisno)

Sidoarjo, NU Online Jatim

Pemuda adalah kunci pembangunan dan kemajuan bangsa. Karena mereka merupakan faktor penting yang sangat diandalkan dalam mewujudkan cita-cita dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Kepekaan terhadap yang terjadi di sekitar juga layak dimiliki.

 

Berangkat dari kepedulian tersebut, Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sidoarjo menggelar Ngaji Kebijakan Publik. Acara dipusatkan di aula Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sidoarjo, Sabtu (12/9).

 

Ketua PC GP Ansor Sidoarjo, H Riza Ali Faizin menyampaikan bahwa kegiatan ini mencoba memberikan solusi kepada kader.

 

“Karena rata-rata mereka adalah perangkat desa, pendamping desa dan aktivis di desa. Sehingga  dapat membedah tentang bagaimana penyerapan dana desa dan bisa diakses dengan baik dan benar,” kata H Reza, sapaan akrabnya.

 

Sementara Koordinator TPP Kab Sidoarjo Ululz Azmi menyampaikan bahwa 75 persen kader Ansor Sidoarjo adalah pendamping dan perangkat desa.

 

“Maka Ansor Sidoarjo harus mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa,” ungkapnya.

 

Terkait penggunaan Dana Desa (DD), tidak semua kegiatan bisa dibiayai. Hanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

 

“Maka sahabat bisa mengambil peran di bidang pemberdayaan, tentu dengan melalui proses musyawarah desa yang dilaksanakan setiap awal tahun anggaran," jelasnya.

 

Sementara Andry Dewanto Ahmad menyampaikan bahwa DD merupakan amanat pemerintah pusat untuk desa yang diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

 

"Maka sahabat Ansor perlu melakukan pengkajian dan mulai memikirkan terkait dengan isu di desa. Karena Ansor harus dekat dengan masyarakat," jelasnya kepada NU Online Jatim.

 

Terkait dengan penggunaan DD yang efektif dan efisien, Ansor pun perlu terlibat dalam memberikan saran serta program yang dibutuhkan masyarakat.

 

"Jadi, Ansor tidak hanya berbicara tentang isu agama, tapi juga kebangsaan dan desa," ungkap Mas Andre.

 

Sejak lahirnya Undang Undang No.6/2014, desa mempunyai otonomi sendiri untuk mengatur dan mengelola dana sesuai kewenangan lokal melalui forum musyawarah desa. Maka Ansor dipandang perlu berbicara tentang kemajuan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerah keberagaman, serta menjaga marwah.

 

"Karena pembangunan tidak hanya fisik, tapi juga menjaga adat istiadat dan tradisi luhur. Dan Ansor juga punya tugas di sana," tandas mantan pengurus PW Ansor Jatim tersebut.

 

Editor: Syaifullah

PWNU Jatim Harlah