Surabaya, NU Online Jatim
Keuangan Syariah selalu menjadi perhatian menarik di Indonesia seiring rencana penguatan dan pengembangan yang akan dilakukan pemerintah. Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin menjelaskan berbagai upaya sistematis dan langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Menurutnya, ikhtiar tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap penguatan dan pengembangan ekosistem syariah dalam negeri. Kiai Ma’ruf kemudian merincikan bahwa pemerintah telah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Lembaga ini berfokus pada pengembangan empat bidang, yakni industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, dan perluasan usaha syariah.
Hal itu diungkapkan Wapres saat menghadiri undangan webinar nasional bertajuk ‘Branding Ekonomi Syariah Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Dunia’ yang diselenggarakan Fakultas Hukum dan Ikatan Keluarga Alumni Notariat Universitas Padjajaran, Rabu (10/03/2021).
“Pembentukan kawasan-kawasan industri halal dan zona-zona halal di kawasan industri yang sudah ada merupakan salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan. Dengan pembentukan kawasan industri halal, seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap,” jelas Kiai Ma’ruf.
Kemudian ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah juga telah mendirikan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan penggabungan dari tiga bank syariah Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara. Selain itu, pemerintah pun sudah meluncurkan Gerakan Wakaf Nasional Uang (GWNU).
Tujuannya, untuk menghimpun dana wakaf uang masyarakat. Kelak, akan dikembangkan dan diinvestasikan untuk kemaslahatan umat. “Namun ke depan, masih diperlukan upaya lebih besar dalam pengembangan pusat-pusat inkubasi pengusaha syariah di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian. Karena, keberhasilan seluruh upaya yang dilakukan akan sangat bergantung pada keahlian para pelaku usaha itu sendiri,” ucap Wapres.
“Perlu pula dibangun pusat-pusat bisnis syariah (Syaria Business Center) yang didukung oleh infrastruktur digital sebagai sarana interaksi dan transaksi antarpelaku bisnis syariah,” lanjutnya.
Pusat ekonomi syariah
Sejalan dengan berbagai upaya yang sedang dilakukan itu, Kiai Ma’ruf berharap agar branding ekonomi syariah dapat terus digaungkan. Hal tersebut guna mendukung Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.
Sebab, menurut Wapres, Indonesia merupakan pasar potensial untuk melakukan pengembangan dan keuangan syariah. Salah satu kekuatannya adalah karena menjadi negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia.
“Terlebih lagi, dengan semakin tingginya kelas menengah muslim dan generasi milenial yang memiliki halal awareness (kesadaran akan pentingnya produk halal), maka peluang tersebut semakin besar,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Universitas Padjajaran Ida Nurlinda menyambut baik uraian yang disampaikan Wapres mengenai branding ekonomi syariah Indonesia menuju pusat ekonomi syariah dunia.
“Universitas Padjajaran menyambut baik. Karena itu, kami akan berperan di manajemen kapital yang andal dan mampu menjawab tantangan untuk bertransformasi ke keuangan syariah yang lebih baik,” kata Ida.
“Jadi, melalui program studi terkait, kami berupaya untuk mendorong transformasi sistem ekonomi ke arah sistem ekonomi yang sejalan dengan ekonomi syariah. Ini peran penting,” tandasnya.
Untuk diketahui, webinar nasional ini diikuti oleh 1.200 peserta yang terdiri dari notaris, dosen, mahasiswa, praktisi perbankan, akademisi, perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan kementerian.
Beberapa tokoh turut hadir, di antaranya Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Walikota Bandung Oded M Danial, Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Idris, dan Ketua Umum Ikatan Alumni Notariat Universitas Padjajaran Ranti Fauza Mayana.
