Jakarta, NU Online Jatim

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf memberikan tugas kepada Ketua PBNU Rumadi Ahmad untuk menyusun draf sebagai hasil pertemuan dengan para pimpinan ormas Islam untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah RI soal Palestina.

Hal itu disampaikan Gus Yahya usai bertemu dengan 12 pimpinan ormas Islam di Lantai 3 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, pada Rabu (30/4/2025).

"Saya mendapatkan tugas untuk menyusun draf sebagai hasil dari komunikasi antara PBNU dengan ormas-ormas yang tadi datang ke PBNU untuk membuat semacam platform," ucap Rumadi kepada NU Online.

"Ini terkait dengan mencari solusi persoalan Palestina. Nah tadi kan didiskusikan banyak hal ya dan nanti saya akan menyusun dokumen itu," tambahnya.

Rumadi mengatakan bahwa dokumen ini nantinya akan disepakati bersama semua ormas yang terlibat, sebagai bahan atau saran kepada pemerintah untuk upaya kemerdekaan Palestina yang harus segera diselesaikan.

Menurut Rumadi, ada banyak pemikiran dari hasil pertemuan dengan ormas Islam, termasuk pemikiran Gus Yahya yang menyampaikan bahwa sebagai masyarakat sebenarnya tidak punya kekuatan yang menjadi penentu untuk menyelesaikan persoalan Palestina.

"Sebagai bagian dari kekuatan masyarakat kita akan menyampaikan pemikiran yang barangkali nanti bisa dijadikan sebagai terobosan komunikasi pemerintah Indonesia dengan berbagai macam kalangan termasuk dengan pihak-pihak yang paling strategis untuk mencari solusi yang memungkinkan soal Palestina dan Israel itu," ujarpnya.

Rumadi menyebut bahwa dokumen hasil dari perbincangan dengan berbagai ormas itu akan menjadi dokumen bersama, bukan hanya milik PBNU.

Ia juga mengungkapkan, tujuan besar dari hasil pertemuan ini adalah mencari peluang yang memungkinkan untuk menghapus penjajahan di atas bumi ini.

"Kita ingin mencari peluang-peluang yang memungkinkan supaya misi abadi kita sebagai bangsa yang sudah berkomitmen untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia itu bisa dihapuskan," ungkap Rumadi.

Sebelumnya, Gus Yahya menyebutkan bahwa peran masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam upaya membantu kemerdekaan Palestina selain dari pihak pemerintah sebagai negosiator.

"Saya kira peran yang mungkin (digunakan) masyarakat sipil adalah membangun dukungan bahwa siapa pun pemerintahnya, kita mau pemerintah itu melakukan sesuatu untuk Palestina, sampai kapan pun," ucap Gus Yahya.

"Pemerintah sebagai wakil atas nama negara membuat kebijakan dan bisa berarti satu kerja politik jangka panjang yang memang perlu pergulatan, harus menggalang aktor satu dengan yang lain agar menjadi kesepakatan bersama," pungkasnya.