• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Kamis, 8 Desember 2022

Malang Raya

Ansor Kabupaten Blitar: Tindak Ormas yang Ancam Persatuan

Ansor Kabupaten Blitar: Tindak Ormas yang Ancam Persatuan
PC GP Ansor Kabupaten Blitar berharap aparat tegas kepada para pengganggu ketertiban. (Foto: NOJ/Bgs)
PC GP Ansor Kabupaten Blitar berharap aparat tegas kepada para pengganggu ketertiban. (Foto: NOJ/Bgs)

Blitar, NU Online Jatim

Tindakan pembersihan atribut Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta, dinilai Ansor NU Kabupaten Blitar, sebagai hal yang wajar. Apalagi hal tersebut dilakukan oleh TNI yang memang memiliki komitmen dan tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

"Wajar jika TNI bersikap demikian. Karena TNI memiliki tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," kata Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Blitar, Aminudin Fahruda, Jumat (20/11/2020).

 

Diberitakan bahwa sejumlah atribut FPI termasuk baliho imam besar kelompok ini di Jakarta diturunkan oleh sejumlah anggota TNI berbaju loreng.

 

Menurut Aminudin, sikap keras TNI bisa jadi akumulasi rasa jengkel melihat FPI yang dinilainya terus berulah. Apalagi sejak kepulangan sang imam, kelompok ini dinilainya terus membuat kegaduhan.

 

Di sisi lain aparat kepolisian dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mungkin dinilai lamban mengambil sikap. Hal itu yang mendorong TNI segera turun tangan.

 

"Mungkin TNI sudah gregetan dan itu wajar," kata Gus Udin, sapaannya.

 

Baginya, FPI merupakan organisasi kecil. Mereka tidak bisa mengklaim diri sebagai representasi mayoritas umat Islam di Indonesia. Sebab di Indonesia ada NU dan Muhammadiyah yang secara jamaah dan jamiyah jauh lebih besar dari FPI.

 

Gerakan FPI di masyarakat juga dinilai terlalu keras sehingga membuat banyak masyarakat tidak menaruh simpatik. Begitu juga dengan gerakan politiknya yang terlalu frontal.

 

"Karena terlalu keras, masyarakat menjadi tidak simpatik," kata Gus Udin yang juga Pengasuh Pesantren Alkamal Kunir Blitar tersebut.

 

Kendati demikian, dalam konteks pelanggaran hukum, siapa pun yang melanggar harus ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Ini tidak hanya bagi FPI.

 

"Kalau soal pelanggaran hukum, siapa pun yang terbukti melanggar harus ditindak tegas," ujar Gus Udin.

 

Sementara untuk wilayah Kabupaten Blitar dan sekitarnya, Gus Udin mengakui ada sejumlah orang yang mengklaim sebagai simpatisan FPI. Namun, sejauh ini mereka lebih berkonsentrasi membangun gerakan ekonomi.


Editor:

Malang Raya Terbaru