Nganjuk, NU Online Jatim
Almarhumah Marsinah dikenal sebagai aktivis buruh yang tangguh. Gerakannya yang konsisten dan komitmen saat memperjuangkan nasib buruh membuat perempuan asli Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur itu dinobatkan sebagai ‘pahlawan buruh’ oleh banyak buruh.
Bahkan setiap May Day atau peringatan hari buruh internasional pada tanggal 1 Mei, makam Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk tidak pernah sepi dari peziarah yang datang. Para peziarah tersebut tentu ribuan buruh dari berbagai kota lintas federasi.
Itu semua tidak lain untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa Marsinah yang dinilai sangat menguntungkan bagi kaum buruh. Ia bahkan juga dikenal menghembuskan nafas terakhir karena resiko perjuangannya melawan ketidakadilan.
Semangat Marsinah ini nampaknya masih ‘menjelma’ kepada ratusan massa di kota kelahirannya. Kali ini, ratusan massa yang tergabung dalam aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Nganjuk itu juga memperjuangkan nasib buruh seperti Marsinah dulu.
Mereka melakukan demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), di Kantor DPRD Nganjuk, Jumat (9/10/2020)
Para mahasiswa ini, bertolak dari alun-alun, membawa sejumlah spanduk dan poster. Setibanya di lokasi DPRD Nganjuk, satu demi para aktivis berorasi. Intinya, mereka menolak UU Ciptaker.
Sebab, UU Ciptaker dinilai merugikan rakyat kecil dan buruh. Selain Itu, proses pengesahan UU Ciptaker dinilai cacat prosedural, sehingga layak untuk ditolak pengesahannya sebagai undang-undang.
“Kami menolak UU ini karena tidak berpihak kepada rakyat. Pengesahannya juga cacat prosedur. Makanya, selain demo kami juga menuntut DPRD nganjuk mengirimkan surat penolakan kami kepada DPR RI,” kata Adi Nurzaini, Ketua PCPMII Nganjuk.
Perwakilan DPRD Nganjuk akhirnya menemui pendemo. Kepada para mahasiswa, perwakilan DPRD Nganjuk menyatakan setuju dengan mahasiswa menolak uu cipta kerja.
Pihak DPRD Nganjuk berjanji menyampaikan surat penolakan yang ditandatangani bersama dengan perwakilan mahasiswa kepada DPR RI di Jakarta.
“Saya rasa kami yang di DPRD Nganjuk ini juga sepakat, kami juga menolak UU ini. Pertama, karena kita merasakan sendiri kehidupan masyarakat di bawah, kaum marginal akan tersakiti dengan adanya UU ini,” wakil ketua DPRD Nganjuk, Raditya Haria Yuangga.
Kedua, sambung Yuangga, lingkungan kita akan rusak dengan adanya UU ini. “Maka dari itu, kami yang di DPRD Nganjuk sepakat menolak UU ini. Selanjutnya, DPRD Nganjuk akan bersurat ke DPR RI, bahwa kami menolak UU ini,” ujar Yuangga.
Selama demo mahasiswa berlangsung, massa dari berbagai kalangan buruh dan pelajar SMK sederajat dihalau petugas. Mereka tidak diperbolehkan ikut bergabung dengan mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi.
Bahkan sempat terjadi adu mulut antara perwakilan massa dengan massa yang mendekati kantor DPRD nganjuk
Langkah yang diambil kepolisian untuk menghalau sejumlah massa aksi dikarenakan dikhawatirkan terjadi kericuhan. Selain itu, polisi mengantisipasi massa yang tidak satu visi dengan mahasiswa.
“Jadi kita antisipasi jangan sampai ada pihak-pihak yang dari luar mahasiswa ini membuat situasi yang tidak kita inginkan,” ungkap Kapolres Nganjuk, AKBP Handono Subiakto, .
Setelah tuntutan para pendemo ditandatangani perwakilan DPRD serta dijanjikan dikirim ke DPR RI, para pendemo membubarkan diri.
Editor : Romza
