Surabaya, NU Online Jatim
Kebijakan pemerintah dengan memperpanjang kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mendapat respons dari Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur. Mengingat, perpanjangan tersebut berdampak pada ekonomi masyarakat dan hal substansial lainnya.
Wakil Ketua PW GP Ansor Jatim, Habib Mahdi Al Khirid menilai, sejauh ini pemerintah belum bekerja berdasarkan basis kebijakan presisi. Kebijakan presisi dimaksud adalah kebijakan berbasis data presisi untuk memahami konteks yang terjadi di lapangan.
"Banyak daerah yang tidak mempunyai basis data presisi, akibatnya sejumlah kelompok masyarakat sangat terdampak atas diberlakukannya jam malam, semisal pedagang kaki lima yang memulai usahanya di malam hari,” terangnya, Selasa (17/08/2021).
Tidak hanya itu, menurut Habib Mahdi, pemerintah juga belum mempunyai data presisi yang akurat, sehingga sejumlah bantuan sosial tidak tepat sasaran pada kelompok terdampak.
Persoalan lain yang melingkupi ialah terkait komunikasi pemerintah yang selama ini dinilai lemah oleh banyak pihak. Komunikasi yang seharusnya bertujuan untuk mengelola kepercayaan publik masih menjadi problem serius yang harus segera diperbaiki.
"Kepercayaan publik inilah yang menjadi substansi modal sosial yang sangat menentukan dalam penanganan pandemi. Sejauh ini, kami menilai ada banyak catatan dalam personal komunikasi pandemi tersebut,” tegas Habib Mahdi.
Berdasarkan survei secara periodik yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 10-17 Juli 2021 dengan 839 responden di 34 provinsi menunjukan tingkat keyakinan yang menurun. Responden yang yakin pemerintah mampu mengatasi pandemi ada 60,7 persen, data ini menurun jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya pada pada juni 2020 yang berada di angka 72,7 persen.
"Banyaknya disinformasi yang masih berkelindan di media sosial menjadi problem serius terkait dengan suksesnya kebijakan penanganan pandemi. Hoaks tentang vaksin misalnya masih menjadi hantu yang setiap saat diperbincangkan publik," ungkap Habib asal Sumenep ini.
Terlebih strategi komunikasi dalam mensukseskan vaksinasi dengan gaya ancaman menurut Habib Mahdi membuat semakin memperkeruh kanal media publik. Narasi tentang keharusan sudah menerima vaksin bagi masyarakat penerima bantuan sosial menambah deretan keputusasaan pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi.
“Pemerintah seperti kalah dalam pertarungan informasi, sehingga harus menggunakan cara-cara ‘represif’ dengan mengancam hak masyarakat penerima bantuan sosial," imbuhnya.
Dirinya menambahkan, diperlukan upaya kolektif dalam membangun komunikasi publik yang baik di tengah pandemi ini. Pemerintah hendaknya banyak melibatkan organisasi masyarakat yang berpengaruh beserta tokoh-tokoh kunci yang mempunyai keterikatan yang baik dengan masyarakat
“Ketidakpercayaan publik hendaknya diberi solusi dengan melibatkan organisasi maupun tokoh yang dipercayai masyarakat,”
Tak cukup itu, hal lain yang menjadi persoalan dan pokok bahasan serius ialah penyerapan anggaran penanganan Covid-19 di beberapa daerah masih rendah. Realisasi serapan anggaran dalam rata-rata nasional masih di angka 22,05 persen pada Juli 2021.
Sedang di Jawa Timur, berdasarkan data yang dihimpun dari Kemendagri, serapan anggaran sudah mencapai lebih dari 60 persen dari total 407,16 miliar yang dianggarkan. Menurutnya, hal ini merupakan langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Provinsi yang patut diapresiasi.
“Namun demikian, atas nama Ansor Jatim mendorong seluruh pemerintah daerah untuk kian memaksimalkan kinerja anggarannya dengan ketangkasan eksekusi kebijakan. Mengingat, hal tersebut menjadi salah satu kunci utama keberhasilan penanganan pandemi,” pungkasnya.
