Gelar PMKNU, Ketua PWNU Jatim Ulas Pentingnya Kebijaksanaan di Era Digital

Sidoarjo, NU Online Jatim

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim menggelar Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) angkatan V-VI di Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wasilah dalam kebijaksanaan melangkah di era digital.

 

“Diharapkan, melalui PMKNU muncul bukan hanya solusi logika, melainkan kebijaksanaan dalam melangkah, sehingga tidak berbeda langkah, tapi sama dalam soliditas,” ujar Ketua PWNU Jatim KH Kikin A Hakim dalam keterangan tertulis, Rabu (20/07/2025).

 

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang itu menyebutkan, era digital memang justru menimbulkan paradoks, yakni pengetahuan banyak akan tetapi masalah justru tambah banyak.

 

"Perkembangan digital justru tambah banyak perbedaan dan tambah banyak masalah, padahal kita punya banyak ahli IT, banyak ahli digital. Karena itu, semoga saja NU melalui PMKNU bisa memetakan masalah yang banyak dan solusinya," katanya.

 

Ia menyampaikan, banyaknya persoalan yang timbul justru menunjukkan kebingungan dalam menentukan arah, khususnya bagi pemangku kebijakan. Salah satu contohnya ialah ijazah palsu, yang merupakan persoalan lama tapi belum tuntas.

 

“Ijazah palsu ini isu lama tapi belum juga tuntas. Padahal kita sudah punya teknologi informasi yang canggih. Masa membedakan ijazah asli dan palsu saja belum bisa,” ungkapnya.

 

Sebab itu, ia mengajak keluarga besar NU dan Nahdliyin secara umum untuk turut hadir memberikan solusi dalam menghadapi problematika yang terjadi. Menurutnya, NU hendaknya dapat menawarkan jalan tengah dan tidak hanya ikut arus yang berkembang.

 

“NU jangan sampai kehilangan jati diri dan hanya ikut arus. Kita harus menjadi kompas. Jangan seperti orang yang hanya bisa berkomentar tapi tidak punya solusi,” tegasnya.

 

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftah Faqih, menegaskan pentingnya proses kaderisasi di tubuh NU, salah satunya melalui PMKNU. Menurutnya, kaderisasi PMKNU merupakan amanah qanun asasi NU.

 

“Ini bukan tren. Ini amanah Qanun Asasi NU. Bukan sekadar ide pengurus hari ini, tapi garis besar yang sudah dirumuskan dalam Muktamar,” katanya.

 

Ia menganalogikan proses kaderisasi di tubuh organisasi seperti maqom dalam tarikat, yang disebutnya suluk jamiyah. Dikatakan, dalam setiap kaderisasi harus ada tiga unsur, yaitu mursyid (instruktur/pembimbing), murid (peserta yang serius mencari hikmah), dan wirid (amalan/modul yang membentuk karakter dan keilmuan).

 

“Tanpa ada satu saja dari tiga unsur ini, maka pengkaderan hanyalah rutinitas. Bukan suluk,” ungkap Kiai Miftah.

 

Diketahui, PMKNU yang digelar PWNU Jatim tersebut diikuti 134 peserta. Mereka merupakan perwakilan dari pengurus NU di berbagai tingkatan kepengurusan, yakni PWNU dan PCNU se Jatim. Bahkan, juga diikuti peserta utusan dari PP GP Ansor dan PCNU Bogor.