Surabaya, NU Online Jatim
Melalui Program Harmoni tahun kedua, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Pengurus Wilayah (PW) Fatayat NU Jawa Timur (Jatim) sedang memperkuat jaringan multi stakeholder yang terdiri dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan Ormas Keagamaan di Jatim untuk advokasi kebijakan payung hukum di daerah bagi penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak yang terpapar paham radikal terorisme.
Hal ini juga diperkuat dengan adanya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Tindak Terorisme (RAD PE) dan Surat Edaran Gubernur (SE) dalam rangka urgensi proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak yang berperspektif gender dan hak anak di Jatim.
Mempertimbangkan kebutuhan tersebut, maka INFID-PW Fatayat NU Jatim menggelar Sosialisasi Usulan Rancangan Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme Termasuk Deportan dan Returni Perempuan dan Anak.
Sekretaris PW Fatayat NU Jatim, Wiwik Endahwati mengatakan, dalam rangkaian kegiatan Local Consolidation Meeting secara offline ini bertajuk ‘Pemetaan Program Strategis Berbasis Potensi sebagai Upaya Optimalisasi Peran Gerakan Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial bagi Deportan dan Returni Perempuan dan Anak’.
“Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendorong, menguatkan komitmen keberlanjutan dan sinergitas program strategis,” katanya di Hotel Grand Dafam Signature Kayoon St No.4-10, Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Kamis (13/04/2023).
Pihaknya berharap, kegiatan ini bukan sekadar payung hukum yang didorong bersama, tetapi implementasi itu bisa dikerjakan bersama-sama dengan peran sebagai OPD atau Ormas Jatim yang selama ini mungkin masih dalam kekhawatiran.
“Tetapi ada Langkah-langkah baik yang jelas dan real yang kita lakukan,” harapnya.
Sementara SPO Partnership & Membership INFID, AD. Eridani menambahkan, ini menjadi salah satu output yang sudah tersampaikan dan dapat dicapai. ini juga dapat menjadi bekal ketika program secara formal ini berakhir.
“Ini sebuah sesuatu yang membanggakan,” terangnya.
Menurutnya, terkait dengan kebijakan tinggal menunggu saja beberapa kebijakan se Jatim terkait dengan pencegahan dan deradikalisasi akan segera rampung.
Kegiatan ini dihadiri oleh anggota mulstistakeholder yang masuk dalam Kelompok Kerja RAN PE (Pokja PE), terdiri dari unsur OPD, OMS, ormas keagamaan, media, dan forum anak.
