Surabaya, NU Online Jatim
Sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur tengah memasuki proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur juga mengeluarkan instruksi terkait hal ini. Prinsipnya, marwah jamiyah hendaknya dijaga bersama agar tidak terbawa di pusaran politik praktis.
Baca juga: Instruksi PWNU Jatim Tentang Pilkada 2020
Taat dengan sejumlah aturan tersebut, KH Abdussalam Shohib mengajukan surat non-aktif dari kepengurusan PWNU Jatim. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Wakil Ketua PWNU Jatim ini tidak aktif terhitung sejak 1 Oktober 2020 sampai 15 Desember 2020.
Gus Salam, sapaan akrabnya menerangkan, berdasarkan Surat Instruksi tersebut ada ketentuan yang mengatur para pengurus NU dari sejumlah tingkatan. Surat bernomor: 752/PW/A-II/L/IX/2020 tertanggal 19 Muharram 1442 / 07 September 2020 ditujukan kepada PWNU Jatim beserta perangkat organisasi dan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) beserta perangkat organisasi se-Jawa Timur.
“Saya tunduk dan patuh atas instruksi PWNU Jatim, pengajuan sudah saya sampaikan langsung ke masyayikh Syuriyah dan Ketua PWNU,” kata Gus Salam, Rabu (14/10/2020).
Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang ini, langkah yang diambil sebagai komitmen institusional bahwa NU tidak terlibat dalam urusan politik praktis.
“Demi muruah NU dan peneguhan khittah untuk tidak membawa NU dalam urusan politik praktis, saya mengajukan non aktif karena kakak kandung saya mencalonkan diri sebagai calon Bupati Malang,” tegas Gus Salam.
Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar mengapresiasi langkah Gus Salam mengajukan pemohonan non-aktif tersebut.
“Langkah beliau bisa menjadi teladan bagi semua pengurus NU di manapun, agar netralitas jamiyah NU dalam politik praktis tetap selamanya terjaga,” kata Pengasuh Pesantren Sabilulrosyad Kota Malang ini.
