Surabaya, NU Online Jatim
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan diadakan di 19 kota maupun kabupaten di Provinsi Jawa Timur 9 Desember 2020 mendatang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu penyelenggara Pemilu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan prosesnya berjalan prosedural atau tidak.
Tanggung jawab besar tersebut tentu tidak bisa hanya dilakukan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada. Sebab, tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) maupun perangkat yang dimiliki Bawaslu terbatas untuk menjalankan tugasnya yang cukup besar tersebut.
Maka, perlu bantuan secara sukarela atau partisipatif untuk Bawaslu. Bantuan secara sukarela atau partisipatif ini umumnya dilakukan oleh kalangan muda untuk turut mengawasi stabilitas Pilkada yang berlangsung. Mereka yang mengawasi secara partisipatif inilah yang disebut Pengawas Partipatif.
Dalam acara Webinar yang diadakan oleh Ansoruna Business School, Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur disebutkan bahwa peran seorang Pengawas Partisipatif sangat dibutuhkan. Kehadiran Pengawas Partisipatif dinilai mampu menjaga stabilitas maupun keamanan dari tindak kecurangan dalam Pilkada.
Hal tersebut disampaikan oleh pemateri yang merupakan Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Aang Kunaifi saat memaparkan materi dalam Webinar tersebut, Selasa (27/10/2020).
Gerakan kalangan muda utamanya kader Ansor tentu sangat membantu jika berkenan menjadi Pengawas Partisipatif pada Pilkada yang akan diselenggarakan dua bulan mendatang ini. Apalagi pemuda umumnya masih memiliki spirit yang tinggi untuk mengawasi jalannya Pemilu secara partisipatif.
Musaffa' Safril, Koordinator Ansoruna Business School PW GP Ansor Jatim menyampaikan, acara tersebut adalah bentuk kerja sama Ansoruna dengan Bawaslu demi terciptanya Pilkada yang anti kecurangan.
"Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik," papar Musaffa' Safril.
Editor: Romza
