Surabaya, NU Online Jatim
Indonesia telah menaruh perhatian khusus pada jaminan produk halal. Terbukti bahwa di tahun 2024 mendatang seluruh produk makanan, minuman dan sembelihan yang tidak bersertifikat halal tidak boleh beredar lagi di Indonesia. Namun demikian, dalam perjalanannya percepatan sertifikasi halal masih mengalami kendala khususnya di Jawa Timur.
KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengatakan dalam konteks di Jawa Timur yang menjadi permasalahan adalah percepatan sertifikasi halal untuk produk makanan yang menggunakan bahan hasil sembelihan adalah minimnya Rumah Potong Hewan (RPH) halal di Jawa Timur. Hal tersebut diungkapkan dalam acara Konsolidasi Organisasi untuk Penguatan Industri Halal, Ahad (09/04/2023) di Hotel Bumi Surabaya.
“Di Jawa Timur baru ada 14 RPH halal dan itu milik swasta. Maka menurut kami yang menjadi persoalan untuk percepatan sertifikasi halal di Jawa Timur adalah minimnya RPH halal. Hal ini harus melalui sekian proses, di antaranya visi pembangunan RPH halal harus sesuai dengan standar,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Kiai Mutawakkil di sini perlu ada integritas antara Pemprov dan MUI Jawa Timur dengan membentuk satgas RPH halal.
“Apabila satgas ini terbentuk manfaatnya luar biasa. Jika satu daerah memiliki satu RPH halal maka masing-masing daerah bisa memenuhi kebutuhan daging halal di wilayahnya. Selain itu, adanya RPH halal akan bisa membantu program Gubernur agar Jawa Timur bisa mengekspor daging ke luar negeri,” ujarnya.
Selain itu, Kiai Mutawakkil mengungkapkan bahwa percepatan industri halal adalah target menantang yang berawal dari statement Presiden RI, Joko Widodo yaitu Indonesia menjadi pusat industri halal tahun 2024.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara yang biasa-biasa saja, kita harus bekerja dengan cara yang luar biasa. Mengingat target yang dicanangkan merupakan target yang menantang. Oleh karena itu target presiden harus kita dukung. Baik kita sebagai warga bangsa maupun sebagai umat Islam. Karena sesuai dengan junjungan kita Nabi Muhammad, sudah sewajibnya kita merespons ini. MUI Jawa Timur harus berkontribusi mendistribusikan daging halal,” ungkapnya.
