• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Selasa, 9 Agustus 2022

Metropolis

Pimpinan DPRD Dorong Pemerintah Tingkatkan Suplai Vaksin di Surabaya

Pimpinan DPRD Dorong Pemerintah Tingkatkan Suplai Vaksin di Surabaya
Laila Mufidah, Wakil Ketua DPRD Surabaya. (Foto: NOJ/Ist).
Laila Mufidah, Wakil Ketua DPRD Surabaya. (Foto: NOJ/Ist).

Surabaya, NU Online Jatim

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Laila Mufidah mengatakan, bahwa tren baik bagi  Kota Surabaya yang saat berada di zona oranye dalam penyebaran Covid-19 hendaknya dipertahankan. Bahkan, ia mendorong agar bisa ke zona hijau.

 

Untuk itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni dengan memasifkan percepatan vaksinasi Covid-19. Hal ini guna mempercepat target 100 persen herd immunity atau kekebalan kelompok di Kota Pahlawan segera tercapai.

 

“Oleh karena itu, saya meminta kepada pemerintah pusat agar suplai  vaksin terus diberikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Mengingat, belum tercapainya 100 persen herd immunity tersebut karena keterbatasan dosis vaksin,” ujar Laila, dikutip dari memorandum.co.id, Senin (23/08/2021).

 

Pihaknya menilai, dengan pemenuhan herd immunity tersebut secara tidak langsung akan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jika hal ini segera terlaksana, maka laju penyebaran virus asal Wuhan China tersebut dapat ditekan lebih dini.

 

Laila menambahkan, sampai dengan 14 Agustus 2021, warga Surabaya yang disuntik vaksin dosis kedua sudah mencapai 50,48% atau sama dengan 1.119.719 jiwa. Sedangkan yang baru disuntik dosis pertama berkisar 1.633.225 jiwa atau 73,63%.

 

“Artinya cakupan vaksin di Kota Surabaya sedikit lagi akan mencapai herd immunity. Namun problemnya stok vaksin selalu habis,” imbuh legislator dari Fraksi PKB ini.

 

Untuk itu, dirinya berharap suplai vaksin di Kota Surabaya ditingkatkan oleh pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga ikhtiar ini bisa digalakkan guna memutus mata rantai penularan Covid-19.


Metropolis Terbaru