Wapres Optimis Akhir Tahun 2021 Pemerintah Hilangkan 2 Juta Kemiskinan Ekstrem

Surabaya, NU Online Jatim

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin menyatakan, hingga akhir tahun 2021 target pemerintah mengurangi sebanyak 2 juta kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi wilayah Indonesia. Kiai Ma’ruf juga yakin pemerintah dapat dituntaskan menjadi 0 persen hingga tahun 2024. 

 

"Targetnya sampai bulan Desember 2021 kita berharap bisa menghilangkan sebanyak 2 juta kemiskinan ekstrim di tujuh provinsi ini," kata Kiai Ma’ruf kepada wartawan usai memimpin rapat koordinasi  percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/09/2021).

 

Wapres yang merupakan Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim ini menjadi program prioritas pemerintah pusat.

 

"Untuk tahap I tahun 2021. Ada tujuh provinsi yang ditetapkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Masing-masing adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat," katanya

 

Lebih lanjut Kiai Ma’ruf menyampaikan, masing-masing di tujuh provinsi tersebut ada lima kabupaten yang kemiskinannya tergolong ekstrem dan menjadi prioritas untuk segera dituntaskan.

 

Contohnya, lima kabupaten di wilayah Jawa Timur adalah Kabupaten Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan dan Sumenep.

 

Menurut Kiai Ma’ruf, hingga tahun 2024 kemiskinan ekstrem yang jumlahnya mencapai 10 juta jiwa lebih harus sudah tuntas menjadi 0 persen.

 

"Dari pertemuan tadi semuanya optimis masing-masing kabupaten bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrimnya, minimal mencapai target hingga Desember 2021," ujarnya.

 

Wapres juga menjelaskan, dalam rakor itu telah memperoleh gambaran terkait intervensi apa yang akan segera dilakukan.

 

 

"Pemerintah Kabupaten menggunakan intervensi melalui anggaran pendapatan belanja daerah, begitu pula Pemerintah Provinsi. Kemudian juga ada bantuan dari Pemerintah Pusat. Juga nanti ditambah mengikutsertakan dari kelompok swasta menggunakan dana tanggung jawab sosial perusaah atau CSR-nya dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim," tandasnya.