Surabaya, NU Online Jatim
Hadratussyeikh KH M Hasyim Asy’ari pernah menegaskan bahwa petani adalah penolong negeri. Dan ungkapan tersebut terasa kian relevan dengan kondisi saat pandemi.
Kala sejumlah negara tengah dilanda masalah dengan transaksi luar negeri, maka ketahanan pangan di Tanah Air harus menjadi prioritas perhatian. Karenanya, dukungan pemerintah kepada petani harus semakin ditunjukkan.
Oleh sebab itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam hal ini tentu saja Gubernur Jatim untuk terus memberikan tambahan anggaran terhadap sektor pertanian. Hal ini agar bisa menjaga dan mempertahankan Jatim sebagai kawasan penyangga stok pangan di Indonesia.
"Dukungan anggaran yang pro pertanian ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi. Mengingat fakta di lapangan sektor yang mampu tumbuh positif ketika pandemi adalah pertanian," kata Hj Anik Maslachah, Jumat (6/11/2020).
Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut kembali mempertanyakan keseriusan Pemprov Jatim dalam melakukan recovery sektor ekonomi riil di bidang pertanian paska pandemi Covid-19.
Penegasan disampaikan Anik Maslachah saat melakukan inspeksi mendadak atau Sidak bersama pimpinan DPRD Jatim ke UPT Pengembangan Benih Hortikultura di Kabupaten Magetan, Selasa (3/11/2020) lalu.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menemukan adanya pemangkasan anggaran untuk pengembangan benih hortikultura di tahun 2021 yang direncanakan berada di angka Rp 800 juta. Sedangkan di tahun sebelumnya sebesar Rp1,2 miliar. Meski sebatas perencanaan, hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan terkait keseriusan Pemprov Jatim dalam melakukan pemulihan ekonomi tahun 2021.
Anik Maslachah juga menemukan lahan pertanian yang luasnya 10 hektare hanya bisa digunakan 1 hektare saja. Hal tersebut ternyata terkendala soal anggaran yang terbatas dalam pengembangan benih hortikultura.
“UPT yang kita sidak kebetulan fokus pembenihan kentang. Dari lahan 10 hektare milik Pemprov idealnya bisa dibuat benih bibit 4 hektare, namun hanya bisa dipakai 1 hektare,” ungkapnya.
Pertanian Jatim terbukti bisa tumbuh positif dan tahan terhadap terjadinya kontraksi sebagaimana yang terjadi di sektor ekonomi yang lain, seperti perdagangan, transportasi, jasa perusahaan dan industri pengolahan.
Dalam analisanya, pertumbuhan PDRB tertinggi di triwulan II 2020 berdasarkan rumus Q to Q terjadi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 27,26 persen.
“Yang tidak kalah penting, Jatim itu merupakan buffer stock kebutuhan pangan nasional di berbagai komoditi produk pertanian,” jelas Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur itu.
Dalam pandangannya, yang mendesak dilakukan Pemprov Jatim adalah dengan kembali membuat desain besar terkait pengembangan pertanian. Mulai memetakan lokasi yang cocok untuk pengembangan hortikultura, pendistribusian bibit dan juga pengembangan sumber daya manusia atau SDM di bidang pertanian.
Hal yang tidak terelakkan yakni ketersediaan SDM tidak hanya untuk tenaga, namun terkait bagaimana sumber yang ada mampu menjual produk pertanian secara langsung kepada konsumen. Sehingga stabilitas harga produk pertanian terjaga dan petani bisa diuntungkan.
“Era digital harus benar-benar bisa dimanfaatkan oleh petani kita. Penguasaan market place jadi solusi terbaik saat ini,” pungkas mantan Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini.
