• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Selasa, 27 September 2022

Parlemen

Ketua Komisi B DPRD Jatim Tegas Tolak Impor Garam

Ketua Komisi B DPRD Jatim Tegas Tolak Impor Garam
Petani garam. (Foto: NOJ/Abduh)
Petani garam. (Foto: NOJ/Abduh)

Surabaya, NU Online Jatim

Ketua komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa terus kritisi pemerintah terkait rencana impor garam sebanyak 3,7 juta ton yang ditetapkan dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

 

Keputusan impor ini, menurut Aliyadi sangat tidak masuk akal, mengingat hasil garam lokal saat ini surplus. Kondisi tersebut seharusnya menjadi catatan penting bagi pemerintah agar berpikir panjang dalam memutuskan pengimporan.

 

"Pemerintah mau impor garam 3 juta ton sekian itu berarti pemerintah tidak bisa melihat fakta di lapangan dan itu sangat menyakiti sekali para petani petani garam kita," kata Aliyadi di ruangannya, Kamis (08/04/2021).

 

Terkait permasalahan kualitas garam lokal yang sering menjadi pasal utama dalam keputusan impor ini, Aliyadi mengungkapnya hal tersebut klasik didengarnya. Alasan kualitas garam lokal memang menjadi alternatif pemangku kebijakan dalam memutuskan impor ini. 

 

"Lagu lama, alasan seperti itu klasik. Selalu mengatakan bahwa garam yang ada di kita ini tidak memenuhi kualitas. Itu akal-akalan saja," ungkapnya.

 

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jatim ini mengatakan tidak seharusnya pemerintah bertindak demikian, jika memang kualitas garam lokal tidak sebaik garam impor.

 

"Hal yang harus dilakukan yakni dengan memberikan pendampingan kepada para petambak, serta pengadaan alat akan tingkatkan kualitas garam lokal," ucapnya.

 

Butuh biaya tinggi dalam pengadaan alat tersebut. Namun menurut dewan asal Madura ini, menjadi solusi yang solutif dalam meningkatkan pemberdayaan petambak garam. Kesejahteraan masyarakat lambat laun akan menunjukan angka positif, jika solusi tersebut dilakukan.

 

"Pemerintah dalam mengimpor garam itu bukan satu solusi. Ini semakin memperlihatkan kepada rakyat, bahwa mereka (pemerintah) belum bisa hadir dalam rangka memberikan solusi itu," terang Aliyadi.

 

Ia pun menyinggung statemen Presiden Joko Widodo yang menunjukkan anti produk impor, namun maklumat itu tidak sepenuhnya dituruti oleh menterinya. Sehingga seringkali, terdapat kebijakan yang kontradiktif. "Pak presiden mengakatan tidak usah impor tapi kenyataanya beras, gula, garam semua impor. Ini lucu-lucuan semua, kayak sandiwara pemerintah pusat. Kesimpulan saya saya sangat tidak setuju, dan ini sangat melukai hati masyarakat kita, sangat tidak rasional," tegas Aliyadi.

 

Penulis: Abduh

Editor: Risma Savhira


Parlemen Terbaru