• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Selasa, 9 Agustus 2022

Parlemen

Komisi E DPRD Jatim Perjuangkan Tambahan Anggaran untuk Balai Latihan Kerja

Komisi E DPRD Jatim Perjuangkan Tambahan Anggaran untuk Balai Latihan Kerja
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih. (Foto: NOJ/KI)
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih. (Foto: NOJ/KI)

Malang, NU Online Jatim

Upaya untuk semakin meningkatkan peran dan kiprah Balai Latihan Kerja (BLK) Jawa Timur terus dilakukan. Salah satu dukungan adalah dari Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim.

 

Dalam sebuah kesempatan melakukan kunjungan kerja ke BLK di Singosari, Malang Komisi E DPRD Jatim bahkan akan meningkatkan dukungan anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2021. Hal tersebut dilakukan karena peran BLK sangat penting.

 

“Untuk itu, Komisi E akan berjuang agar Disnakertrans mendapatkan prioritas tambahan dana,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih beberapa waktu berselang.

 

Dijelaskan mantan Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jawa Timur tersebut bahwa tambahan anggaran akan dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

 

“Komisi E bersama Disnakertrans akan membuat naskah akademiknya. Perancangan ini untuk menjelaskan detail penggunaan tambahan anggaran BLK,” katanya.

 

Apalagi KUA PPAS belum disampaikan. Karena itu dirinya selaku unsur pimpinan Komisi E bersama Disnakertrans akan membuat naskah akademik. Jadi tidak asal ditambahi, tapi detailnya juga disampaikan.

 

Hikmah Bafaqih mengaku dalam kunjungan di BLK Singosari Malang bahwa Disnakertrans membawahi 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dimana 16 di antaranya merupakan BLK. Namun, Disnakertrans kurang mendapat anggaran, baik program maupun pengadaan alat.

 

Minimnya alokasi anggaran di Disnakertrans tentunya berdampak pada alat di BLK yang tidak mengikuti perkembangan kebutuhan industri.

 

"Kalau mau didik anak servis sepeda motor, tapi alatnya masih jadul (jaman dulu). Sementara di lapangan kerja itu (tidak sesuai kebutuhan), ya tidak masuk," ujar alumnus Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim, Malang tersebut.

 

Politisi asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku, selama ini operasional BLK sebagian besar dananya mengandalkan APBN. Padahal program di BLK sangat bagus dan dibutuhkan masyarakat. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, BLK dibutuhkan untuk proses rehabilitasi sosial ekonomi.

 

"Bukan Pempov Jatim tidak mampu. Tapi memang tidak dianggarkan," ungkap wakil rakyat untuk daerah pemilihan 6 yang meliputi Kota Malang dan Batu, serta Kabupaten Malang tersebut.

 

Disampaikan Hikmah, BLK harus mendapatkan dukungan karena perannya sangat penting. Untuk itu, Komisi E akan berjuang agar Disnakertrans mendapatkan prioritas tambahan dana. 


Editor:

Parlemen Terbaru