Malang, NU Online Jatim
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (FEB Unisma) kembali menggelar pendidikan dan pelatihan relawan pajak bacht V. Kegiatan ini bekerja sama dengan Kanwil DJP Jawa Timur III.
Program yang merupakan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bela negara ini mendapat antusiasme yang tinggi dari peserta relawan pajak yang sudah direkrut melalui proses seleksi pada Oktober 2022 lalu.
Dekan FEB Unisma, Nur Diana SE MSi mengatakan, pajak merupakan sumber pembiayaan negara, di samping pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri dan hasil penjualan Sumber Daya Alam (SDA).
“Pajak adalah primadona dalam sumber penerimaan negara yang utama dan minim risiko karena bisa membangun dengan lebih optimal tanpa terlilit hutang atau tanpa kehabisan SDA,” katanya.
Menurutnya, pajak berperan dalam meningkatkan kemandirian bangsa sehingga sumbangsih mahasiswa melalui program relawan pajak sangat penting dalam mendukung dan meningkatkan kesadaran wajib pajak agar bisa berkontribusi membangun bangsa ini secara optimal.
“Dengan adanya program relawan pajak ini, diharapkan mahasiswa memiliki bekal tidak hanya teori tetapi juga bekal praktik sehingga bersosialisasi dan berkomunikasi dengan rekan kerja, pegawai pajak, dan wajib pajak (masyarakat),” terangnya.
Lebih lanjut, Diana mengajak para relawan pajak untuk untuk menjadi generasi muda yang bisa terlibat dalam usaha bela negara melalui kesadaran taat pajak. Dalam keisukutsertaan program relawan pajak ini, banyak benefit yang bisa diperoleh para relawan pajak diantaranya melakukan community service, program MBKM bela negara, program riset yang bermuara bidang perpajakan.
“Sehingga ini dapat mendukung calon lulusan memiliki kompetensi sesuai harapan pengguna dan bisa lulus tepat waktu,” jelasnya.
Sementara itu, tim instruktur Kanwil DJP Jawa Timur 3, Siti Rahayu memaparkan perubahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yakni Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan yang dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah Indonesia.
“Hal tersebut diharapkan lebih memudahkan dalam pengurusan administrasi perpajakan,” paparnya.
Dijelaskan, tujuan penggabungan NIK dan NPWP yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap keduanya, mendukung kebijakan satu data Indonesia, memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.
Kegiatan diklat pajak ini berlangsung selama dua bulan dan nantinya setelah menyelesaikan pelatihan, para relawan pajak akan ditugaskan untuk membantu kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak, serta membantu individu dan bisnis dalam pelaporan pajak mereka.
