Malang, NU Online Jatim
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Malang (Unisma) menggelar Talk Show Nasional Kedaulatan Ekonomi Maritim di Hall K.H Abdurahman Wahid minggu lalu.
Acara yang dihadiri mahasiswa dan dosen menghadirkan pemateri Arif Haendra Direktur Utama PT Garam (persero), Muhammad Zaki Mahasin analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Kementrian KKP RI, serta Witjaksono Ketua Umum Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama.
Dekan FEB Unisma, Nur Diana, S.E., M.Si. mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia yang besar, kuat, dan makmur. Jati diri dan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim berkewajiban memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.
“Sektor maritim dan kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial-budaya, hukum dan keamanan,” katanya.
Menurutnya, potensi maritim dan kelautan yang besar seharusnya dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat. Faktanya potensi itu belum dimanfaatkan dengan optimal sehingga menimbulkan angka kemiskinan yang tinggi.
“Salah satu perwujudan kedaulatan sektor maritime adalah kedaulatan garam untuk kebutuhan industri dan konsumsi,” terangnya.
Dijelaskan, akses teknologi dan lahan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas produksi garam nasional. Di sisi lain pemerintah sejak lama tidak pernah serius menunjukkan keberpihakan kepada petambak garam lokal.
“Pada saat yang sama, pemerintah tidak memiliki rencana jangka panjang untuk membangun kedaulatan pergaraman,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua BEM FEB UNISMA, Rois Madani menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan yang menggugah kepedulian mahasiswa terkait tantangan yang dihadapi dalam industri garam Nasional.
Dirinya berharap, semoga kegiatan yang dilaksnakaan dapat memberikan solusi atas problematika yang timbul, dalam menciptakan kedaulatan ekonomi maritim dalam sektor industri pergaraman Nasional.
